DPRD Basel Paripurna PPAS Perubahan APBD 2025 dan Rancangan KUA PPAS 2026

TOBOALI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA)  prioritas  dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2026, Senin (11/08). 

Wakil Bupati Basel Debby Vita Dewi mengatakan, berdasarkan analisis kondisi ekonomi daerah khususnya kebijakan pendapatan dan kajian intervensi belanja program pihaknya menyampaikan terkait KUPA Prioritas, PPAS perubahan 2025 dan KUA PPAS APBD 2026.

"Dalam penyampaian ini terdapat beberapa indikator seperti, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Defisit, Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan," terangnya.

Dikatakan Debby, pihaknya juga turut menyampaikan indikator indikator Makro pembangunan tahun 2026, yang telah disepakati dapat tercapainya demi daya saing pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ini meliputi, Laju pertumbuhan ekonomi diangka 3,95 - 5,10.persen. Angka kemiskinan diangka 2,76 persen.

Angka pengangguran diangka 4,28 persen. Inflasi diangka 2,85 persen. Serta Indeks modal manusia (IMM) 0,51 persen.

"Selain KUPA PPAS perubahan 2025, kita juga turut menyampaikan rancangan indikator KUA PPAS APBD 2026," sebutnya.

Selain itu, tim TAPD juga berperan penting dalam hal mencermati anggaran tersebut, dengan mengatur porsi anggarannya, dan sesuai dengan sarannya. Program program yang disampaikan ini juga menjadi skala prioritas Pemkab dan seiring berjalan nantinya. 

Intinya, penyampaian KUPA PPAS Perubahan 2025, sudah ada titik terang juga, tinggal nanti menunggu arahan pak Bupati apa saja yang harus menjadi skala prioritas di 2026. "Hari ini telah kita sampaikan, dan hanya tinggal menunggu saja apa intruksi dari pak Bupati terkait skala prioritas di 2026," tandasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Basel H. Kamarudin mengatakan, untuk di tahun 2026 ini nantinya teman teman DPRD belum bisa menyepakati apa yang menjadi arah dan skala prioritasnya, karena masih dalam tahap direncanakan oleh Pemkab.

"Untuk di tahun 2026 ini nantinya masih direncanakan oleh Pemkab, sedangkan pada penyampaian KUPA PPAS perubahan 2025 sudah disepakati," sebutnya.

Sebenarnya,  kalau mengaju pada program pusat masih pada ketahanan pangan dan selanjutnya adalah infrastruktur apa yang akan di bangun. Tetapi pihaknya masih menunggu rancangan rencana di 2026 ini.

"Program pertama tetap di ketahanan pangan lalu, infrastruktur, dan kita juga masih menunggu rancangan rencana yang masih disusun oleh teman teman di Pemda," pungkasnya. (im)