Bangun Kampung Dengan: BANK DESA

Reporter: Admin |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 23 Mar 2025 - 21:33

Safari Ans-Dok Pribadi-

Oleh: Safari Ans

Wartawan Senior dan Salah Satu Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

"DESA merupakan pilar terakhir masyarakat Indonesia. Jika desa makmur, dijamin negara dan bangsa Indonesia makmur. Tetapi sebaliknya, seringkali ekonomi nasional buruk, desa justru sering biasa-biasa saja. Karena masyarakat desa terbiasa hidup mandiri. Sering kali mereka tidak butuh apapun dari negara. Sandang pangan mereka hidup dari alam."

BANK Desa memiliki karakter tersendiri. Ia beroperasi antara Kantor Pusat di Jakarta dan Kantor Unit di setiap desa di seluruh Indonesia. Tidak ada kantor wilayah, tidak ada kantor cabang. Sistem kerjanya full digital dan full online. Pemberian kredit pun diarahkan ke sektor produktif tanpa bunga. Prinsip kerja pemberian pinjaman lebih mengutamakan pola bagi hasil. Ķarenanya, Bank Desa sebaiknya milik negara. Karena ekonomi pedesaan menjadi penunjang utama ekonomi nasional sekaligus mampu menekan inflasi. Karena ekonomi desa lebih stabil daripada ekonomi perkotaan dan bersifat mandiri tidak tergantung sepenuhnya pada supply and demand.

Modal Seribu Triliun

Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, di mana 43% tinggal di desa (BPS, 2020), dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak (di bawah usia 18 tahun), maka mereka akan menjadi modal besar dalam pencapaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk SDGs (Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia, yang terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT (Unit Permukiman Transmigrasi/Satuan Permukiman Transmigrasi). Dalam bahasa lain, jumlah desa di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75.753 desa. Jumlah ini merupakan bagian dari 84.276 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa. Kita sepakati saja bahwa desa yang disasar ada 85.276 desa itu. Artinya kantor unit Bank Desa nanti akan ada di sejumlah desa itu.

Andaikan setiap kantor unit Bank Desa diberi modal kerja Rp 10 miliar. Maka dibutuhkan anggaran Rp 853 triliun. Sebut saja angka Rp 1.000 triliun untuk kegiatan secara keseluruhan untuk operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit desa. Jika ada Tabungan Bangsa yang ditulis pada harian ini (Babel Pos edisi 12 Maret 2025) hingga mencapai Rp 1.267.200 triliun, modal pendirian Bank Desa bukan masalah.

Bank Desa beroperasi seperti layaknya bank saat ini. Ada tabungan rakyat, dan pemberian kredit atau pinjaman untuk penduduk desa. Umumnya penduduk desa, butuh biaya untuk membeli pupuk, pakan ternak, dan lainnya. Biaya distribusi barang, biaya pendidikan anak-anaknya dan usaha lainnya. Desa juga berkembang kegiatan ekonomi sejalan dengan tuntutan zaman.

Kredit Aspek Produktif

bangun kampung dengan: bank desa                            oleh: safari ans
wartawan senior dan salah satu tokoh pejuang pembentukan provinsi kepulauan bangka belitung 
 
"desa merupakan pilar terakhir masyarakat indonesia. jika desa makmur, dijamin negara dan bangsa indonesia makmur. tetapi sebaliknya, seringkali ekonomi nasional buruk, desa justru sering biasa-biasa saja. karena masyarakat desa terbiasa  hidup mandiri. sering kali mereka tidak butuh apapun dari negara. sandang pangan mereka hidup dari alam."
 
bank desa memiliki karakter tersendiri. ia beroperasi antara kantor pusat di jakarta dan kantor unit di setiap desa di seluruh indonesia. tidak ada kantor wilayah, tidak ada kantor cabang. sistem kerjanya full digital dan full online. pemberian kredit pun diarahkan ke sektor produktif tanpa bunga. prinsip kerja pemberian pinjaman lebih mengutamakan pola bagi hasil. Ķarenanya, bank desa sebaiknya milik negara. karena ekonomi pedesaan menjadi penunjang utama ekonomi nasional sekaligus mampu menekan inflasi. karena ekonomi desa lebih stabil daripada ekonomi perkotaan dan bersifat mandiri tidak tergantung sepenuhnya pada supply and demand.
 
modal seribu triliun
jumlah penduduk indonesia sebesar 270 juta jiwa, di mana 43% tinggal di desa (bps, 2020), dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak (di bawah usia 18 tahun), maka mereka akan menjadi modal besar dalam pencapaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk sdgs (sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan).
berdasarkan data bps tahun 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi setingkat desa di indonesia, yang terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 upt/spt (unit permukiman transmigrasi/satuan permukiman transmigrasi). dalam bahasa lain, jumlah desa di indonesia pada tahun 2024 mencapai 75.753 desa. jumlah ini merupakan bagian dari 84.276 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa. kita sepakati saja bahwa desa yang disasar ada 85.276 desa itu. artinya kantor unit bank desa nanti akan ada di sejumlah desa itu.
andaikan setiap kantor unit bank desa diberi modal kerja rp 10 miliar. maka dibutuhkan anggaran rp 853 triliun. sebut saja angka rp 1.000 triliun untuk kegiatan secara keseluruhan untuk operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit desa. jika ada tabungan bangsa yang ditulis pada harian ini (babel pos edisi 12 maret 2025) hingga mencapai rp 1.267.200 triliun, modal pendirian bank desa bukan masalah.
bank desa beroperasi seperti layaknya bank saat ini. ada tabungan rakyat, dan pemberian kredit atau pinjaman untuk penduduk desa. umumnya penduduk desa, butuh biaya untuk membeli pupuk, pakan ternak, dan lainnya. biaya distribusi barang, biaya pendidikan anak-anaknya dan usaha lainnya. desa juga berkembang kegiatan ekonomi sejalan dengan tuntutan zaman.
 
kredit aspek produktif
hanya saja bank desa harus diatur dengan regulasi yang lebih ringan, tidak seperti bank-bank komersial lainnya. misalnya bunga pinjaman bank desa tidak boleh melebihi 5% (lima persen). pemberian kredit diarahkan untuk hal-hal yang bersifat produktif bukan konsumtif. misalnya pembiayaan pertanian, perkebunan, produksi pangan, perikanan, dan distribusi atau transportasi hasil produksi. hal-hal yang konsumtif sebaiknya dihindari. 
pemberian kredit yang bersifat produktif tidak dikenakan bunga sama sekali dalam sistem bank desa. tetapi pola bagi hasil. manajemen bank desa akan mengatur pola bagi hasil dalam pemberian kredit. misalnya 70% untuk pemilik proyek atau produksi, 30% untuk para manfaat yang akan diatur oleh bank desa. jangka waktu kredit pun pendek. paling lama hanya 12 bulan. tidak lebih dari itu, sehingga aspek produksi di pedesaan berjalan secara cepat dan terencana dengan baik.
 
bank desa dan kud
bank desa bukan bank komersial biasa, tetapi lebih kepada penerapan asas sosio ekonomi (pemikiran bung karno) yang dulu dijalankan oleh koperasi unit desa (kud). hanya saja, konsep kud sudah dianggap tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. kini peran kud diambil alih bank desa. 
penulis menikmati kenyamanan ketika kud pulau seliu di kecamatan membalong belitung berjalan dengan baik ketika kakek penulis bernama haji abdul gaffar (kek gapek) menjadi pemimpinnya.  kud ini memfokuskan diri pada produksi kelapa kering (kopra)  yang dikirim langsung ke pulau jawa. kud pulau seliu sangat sukses. 
bahkan bustanil arifin (menteri koperasi) era pemerintahan soeharto, sempat menyumbangkan sebuah kapal kayu besar untuk mengangkut kopra ke pulau jawa. kini kud itu bubar. hal itu senasib dengan kud lainnya di indonesia saat ini. mungkin saja, era penerapan kud sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan tuntutan ekonomi modern dan global saat ini. 
lagi pula, aplikasi pinjaman online saat ini, telah menjalar ke desa-desa dengan bunga yang tinggi untuk sektor konsumtif. jika kondisi ini dibiarkan akan sangat berbahaya bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya telah jatuh ke pihak asing. karena pinjaman online lebih banyak dikuasai asing. bank desa dapat berperan dalam kondisi ini dengan pendekatan aspek konsumtif yang terafiliasi hal-hal produktif.
 
anggaran desa diperlukan
tumbuh dan berkembangnya ekonomi desa akan memicu pertumbuhan ekonomi nasional. tidak seperti sekarang, bantuan pemerintah pusat melalui anggaran desa sebesar satu miliar per tahun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) sering menjadi bancakan para aparat hukum dan pemerintah. pada akhirnya penggunaan anggaran desa yang telah diterapkan selama ini, bersifat temporer sekedar menghabiskan anggaran. mereka membangun sebuah obyek wisata misalnya, bangunannya tidak bertahan lama. mereka asal bangun saja, tanpa memikirkan bagaimana kelanjutannya dan bagaimana pemeliharaannya. anggaran desa selama ini tidak menyasar hal-hal yang produktif, sehingga desa tidak berkembang dengan baik.
anggaran desa baik dipertahankan agar desa dapat membangun sarana dan prasarana, tetapi hal-hal yang bersifat produksi yang menyentuh pertumbuhan ekonomi harus dilayani oleh bank desa. bank desa juga bukan bagian dari badan usaha milik desa (bumdes). tetapi bank desa terlepas dari birokrasi pemerintahan desa. bank desa memiliki mekanisme tersendiri yang akan diatur undang-undang tersendiri pula. mekanisme dan pola kerja bank desa tidak sama dengan bank komersial yang ada selama ini. 
bank desa akan mendata potensi ekonomi produktif di desa untuk dibiayai dan dikembangkan. bank desa akan membantu customer atau nasabah untuk mengembangkan industri pertanian, perkebunan, perikanan laut, tambak ikan, dan industri lainnya yang menjadi ciri khas dan tulang punggung ekonomi desa yang bersangkutan. data ini harus validitas tinggi dan terukur dengan jelas. sehingga secara digitalisasi dapat tergambar dengan jelas potensi ekonomi desa yang menjadi sasaran program yang dijalankan.
 
ambil peran tengkulak
bank desa mengambil alih peran tengkulak yang selama ini menghantui masyarakat desa. para tengkulak di desa selama ini berperan sebagai dewa penyelamat ketika masyarakat kesulitan untuk merawat kebun, membeli pupuk, membeli pakan ternak, dan kesulitan dalam memasarkan hasil panen. bahkan kalangan tengkulak sengaja menurunkan harga ketika para petani panen. sehingga kerugian petani sebenarnya lebih dari separuhnya dari hasil panen yang seharusnya. tetapi karena sudah terikat janji dengan para tengkulak, para petani tidak berdaya. negara tidak boleh membiarkan hal ini terjadi secara menahun di tanah air. tengkulak itu hukumnya haram menurut agama, dan haram diterapkan di negara pancasila. kasihan masyarakat desa yang tidak pernah keluar dari penderitaan ini dari tahun ke tahun, seakan negara tidak ada.
para tengkulak di desa umumnya tidak gunakan kontrak tertulis dalam pemberian pinjaman pembiayaan. karena mereka tahu dan paham, masyarakat desa sangat jujur dan takut punya utang. mengutang kepada tengkulak bagi masyarakat desa merupakan keterpaksaan karena tidak ada sumber pembiayaan lain yang mudah dan tidak perlu administrasi yang ribet. lagi pula masyarakat, selalu membayar utang tepat waktu. karakter masyarakat desa seperti ini, menjadi dasar pemikiran utama perlu adanya bank desa. bravo desa.***