Kapolda Babel Tekankan Sinergi Pers dan Polri

Reporter: Agus Putra |

Editor: Noperma |

Rabu , 06 May 2026 - 16:39

Kapolda Babel Tekankan Sinergi Pers dan Polri.-Agus Putra-

Dalam kesempatan tersebut, Viktor juga menegaskan bahwa kritik dari media terhadap institusi Polri maupun pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap konstruktif dan bertujuan untuk membangun.

Menurutnya, perbedaan sudut pandang antara media dan kepolisian merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan itu dapat disatukan apabila seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mencari dan menyampaikan kebenaran.

“Kritik itu boleh, tetapi harus membangun daerah. Selama dilandasi tujuan yang sama untuk kebenaran, berbagai perbedaan persepsi dapat disatukan,” ujarnya.

Viktor turut menyinggung peran strategis pers dalam kehidupan demokrasi. Media, kata dia, memiliki tanggung jawab besar dalam menyuarakan kebenaran, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap insan pers di Bangka Belitung terus menjunjung tinggi etika jurnalistik dan melakukan verifikasi secara ketat sebelum menyebarluaskan informasi.

Dalam paparannya, Viktor juga menjelaskan tiga tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tiga tugas tersebut meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta menegakkan hukum.

Namun, Viktor menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan Polri secara sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, tokoh masyarakat, serta media massa.

kapolda babel tekankan sinergi pers dan polri                            cegah hoaks dan bangun informasi akurat
pangkalpinang – kepala kepolisian daerah kepulauan bangka belitung, irjen pol viktor theodorus sihombing, menegaskan pentingnya sinergi antara polri dan insan pers dalam menghadirkan informasi publik yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
 
hal itu disampaikan viktor dalam kegiatan seminar dan dialog publik bertema profesionalisme jurnalisme yang digelar di pangkalpinang, rabu (6/5/2026).
 
menurut viktor, hubungan antara pers dan polri harus dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat dan saling mendukung. ia menyebut, kepolisian membutuhkan peran media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara pers juga membutuhkan akses informasi yang valid dari kepolisian.
 
“hubungan pers dan polri harus saling menguntungkan. polri membutuhkan pers, dan pers juga membutuhkan polri, sehingga pada akhirnya masyarakat yang diuntungkan,” ujar viktor.
 
viktor mengatakan, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, peran media massa menjadi semakin penting. media tidak hanya dituntut menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus memastikan kebenaran, keberimbangan, serta dampak dari informasi yang disampaikan kepada publik.
 
ia menilai, tantangan jurnalisme saat ini semakin kompleks seiring mudahnya penyebaran informasi melalui berbagai platform digital. karena itu, insan pers diharapkan mampu menjaga profesionalisme agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, ataupun kerugian bagi masyarakat.
 
“pers harus mampu membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat. itulah esensi jurnalisme profesional,” kata viktor.
 
dalam kesempatan tersebut, viktor juga menegaskan bahwa kritik dari media terhadap institusi polri maupun pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap konstruktif dan bertujuan untuk membangun.
 
menurutnya, perbedaan sudut pandang antara media dan kepolisian merupakan hal yang wajar. namun, perbedaan itu dapat disatukan apabila seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mencari dan menyampaikan kebenaran.
 
“kritik itu boleh, tetapi harus membangun daerah. selama dilandasi tujuan yang sama untuk kebenaran, berbagai perbedaan persepsi dapat disatukan,” ujarnya.
 
viktor turut menyinggung peran strategis pers dalam kehidupan demokrasi. media, kata dia, memiliki tanggung jawab besar dalam menyuarakan kebenaran, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
 
karena itu, ia berharap insan pers di bangka belitung terus menjunjung tinggi etika jurnalistik dan melakukan verifikasi secara ketat sebelum menyebarluaskan informasi.
 
dalam paparannya, viktor juga menjelaskan tiga tugas pokok polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. tiga tugas tersebut meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta menegakkan hukum.
 
namun, viktor menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan polri secara sendiri. dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, tokoh masyarakat, serta media massa.
 
oleh sebab itu, kemitraan dengan pers dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam menjembatani komunikasi antara kepolisian dan publik. melalui pemberitaan yang akurat, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai program, kebijakan, maupun langkah kepolisian di lapangan.
 
“pelaksanaan tugas polri membutuhkan dukungan banyak pihak. media menjadi mitra penting dalam menyosialisasikan program, kebijakan, dan menjembatani komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat,” ujar viktor.
 
kapolda babel juga mengingatkan adanya tantangan serius berupa disinformasi, hoaks, serta pemberitaan yang belum terverifikasi. menurutnya, informasi yang keliru dapat berdampak luas, mulai dari menimbulkan keresahan sosial hingga merusak kepercayaan publik terhadap sebuah institusi.
 
viktor menyebut, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan tidak mudah dibangun. karena itu, semua pihak perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan isu hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
 
“satu berita negatif dapat merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun, dan untuk memulihkannya membutuhkan waktu yang lama. kepercayaan publik itu sangat mahal,” katanya.
 
ia menambahkan, profesionalisme pers dan keterbukaan informasi dari institusi kepolisian harus terus diperkuat. dengan demikian, informasi yang diterima masyarakat dapat lebih akurat, berimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 
melalui seminar dan dialog publik tersebut, viktor berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan media di bangka belitung semakin kuat. kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, mencegah penyebaran hoaks, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.(pas)