Ada yang Menjerit di Balik Anggaran MBG yang Melejit

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Kamis , 22 Jan 2026 - 20:41

Syamsul Bahri.-Dok Pribadi-

Oleh: Syamsul Bahri

Kepala MTs Al-Hidayah Toboali

Kenaikan anggaran program MBG tahun 2026 ini sungguh sangat pantastis. Diberitakan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, bahwa BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 335 juta untuk tahun 2026. Dadan menuturkan, alokasi anggaran tahun 2026 jauh lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Alokasi anggaran tersebut mengikuti target penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) yang akan menyasar 82,9 juta penerima pada tahun 2026. Dadan menyakini target tersebut dapat dicapai BGN hanya dalam waktu lima bulan saja. (Kompas.com, 19/1/2026).

Walaupun penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025 masih minim, namun dana spektakuler itu tetap disetujui. Dalam artikel Dimas Waraditya Nugraha, MBG: Landai di Realisasi 2025, Meroket di Alokasi 2026 disebutkan dari pagu Rp 71 triliun, realisasi per awal September baru mencapai 18 persen. Namun, pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 335 triliun atau lebih dari empat kali lipatnya. (Kompas.com, 3/10/2025).

Seperti merespon lemahnya serapan anggaran MBG tahun 2025, Menkeu Purbaya bergerak cepat, beliau mengungkapkan bakal mengoptimalkan anggaran MBG Rp 335 triliun yang ditargetkan ke 83 juta penerima tahun ini. Ia memperkirakan kalau penyerapan anggaran MBG 2026 kemungkinan hanya Rp 200 triliun. Ia menyebutkan bakal memonitor penyerapan anggaran MBG 2026 mulai minggu depan agar terserap optimal. (Suara.com, 21/1/2026).

Seperti diketahui bahwa anggaran program MBG yang meroket itu diambil dari tiga sumber, yaitu anggaran pendidikan: Rp 223 triliun atau 83,4 persen, anggaran kesehatan: Rp 24,7 triliun atau 9,2 persen, dan anggaran ekonomi: Rp 19,7 triliun atau 7,4 persen. Artinya banyak pos anggaran yang dikorbankan demi untuk mendongkrak anggaran program MBG.

Yang jadi problematikanya adalah anggaran sebesar itu ternyata tidak hanya untuk dialokasikan pembelian makanan, tapi sebagian besar juga dialokasikan untuk pegawai yang baru saja direkrut. Menurut infonya orang-orang yang berkecimpung dalam program MBG akan diberikan kesejahteraan yang luar biasa. Bahkan mereka dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai pemerintah.

ada yang menjerit di balik anggaran mbg yang melejit                            oleh: syamsul bahri
kepala mts al-hidayah toboali
 
kenaikan anggaran program mbg tahun 2026 ini sungguh sangat pantastis. diberitakan bahwa kepala badan gizi nasional (bgn) dadan hindayana mengungkapkan, bahwa bgn mendapatkan alokasi anggaran sebesar rp 335 juta untuk tahun 2026. dadan menuturkan, alokasi anggaran tahun 2026 jauh lebih besar dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar rp 71 triliun. 
 
alokasi anggaran tersebut mengikuti target penyaluran program makan bergizi gratis (mbg) yang akan menyasar 82,9 juta penerima pada tahun 2026. dadan menyakini target tersebut dapat dicapai bgn hanya dalam waktu lima bulan saja. (kompas.com, 19/1/2026).
 
walaupun penyerapan anggaran program makan bergizi gratis atau mbg pada 2025 masih minim, namun dana spektakuler itu tetap disetujui. dalam artikel dimas waraditya nugraha, mbg: landai di realisasi 2025, meroket di alokasi 2026 disebutkan dari pagu rp 71 triliun, realisasi per awal september baru mencapai 18 persen. namun, pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran senilai rp 335 triliun atau lebih dari empat kali lipatnya. (kompas.com, 3/10/2025).
 
seperti merespon lemahnya serapan anggaran mbg tahun 2025, menkeu purbaya bergerak cepat, beliau mengungkapkan bakal mengoptimalkan anggaran mbg rp 335 triliun yang ditargetkan ke 83 juta penerima tahun ini. ia memperkirakan kalau penyerapan anggaran mbg 2026 kemungkinan hanya rp 200 triliun. ia menyebutkan bakal memonitor penyerapan anggaran mbg 2026 mulai minggu depan agar terserap optimal. (suara.com, 21/1/2026).
 
seperti diketahui bahwa anggaran program mbg yang meroket itu diambil dari tiga sumber, yaitu anggaran pendidikan: rp 223 triliun atau 83,4 persen, anggaran kesehatan: rp 24,7 triliun atau 9,2 persen, dan anggaran ekonomi: rp 19,7 triliun atau 7,4 persen. artinya banyak pos anggaran yang dikorbankan demi untuk mendongkrak anggaran program mbg.
 
yang jadi problematikanya adalah anggaran sebesar itu ternyata tidak hanya untuk dialokasikan pembelian makanan, tapi sebagian besar juga dialokasikan untuk pegawai yang baru saja direkrut. menurut infonya orang-orang yang berkecimpung dalam program mbg akan diberikan kesejahteraan yang luar biasa. bahkan mereka dijanjikan akan diangkat menjadi pegawai pemerintah. 
 
di sinilah timbulnya konflik, karena di saat pegawai sppg tersenyum dengan harapan gaji besar tanpa perlu pengalaman kerja, di bidang-bidang lain menangis. salah satu bidang yang merasakan dampaknya secara langsung adalah para guru honorer yang digaji sangat minimalis.
 
fenomena di atas semakin terlihat ketika ada sebuah video yang menampakkan seorang guru perempuan menangis menceritakan kondisi kesejahteraan yang menurutnya jauh dari kata layak. ia membandingkan penghasilannya dengan gaji sopir program makan bergizi gratis (mbg) yang disebut jauh lebih besar. informasinya gaji sopir mbg disebut mencapai beberapa juta rupiah. meski belum ada data resmi yang bisa dibandingkan secara setara, namun perbedaan itu cukup untuk melukai rasa keadilan para guru honorer. (kompas.com, 20/1/2026).
 
jika alasan pemberian gaji pegawai sppg karena mereka bekerja sangat berat, karena harus memastikan gizi anak-anak. belum lagi mereka harus menguras tenaga agar program mbg dapat berjalan dengan baik. tentunya alasan itu juga bisa sematkan kepada para guru. malah para guru lebih berat lagi tanggung jawabnya, para guru bertanggung jawab terhadap akhlak anak. seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 
jadi sebetulnya antara guru dan petugas sppg mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama beratnya, tetapi kenapa perlakuannya dibedakan? apakah karena mbg merupakan program prioritas dan juga merupakan janji pemerintah sehingga lebih diprioritaskan? jika hal itu benar, maka pemerintah harus membuka hati lagi untuk memprioritaskan juga kesejahteraan guru yang mana profesinya juga ada dalam undang-undang.
 
hal di atas dibantah oleh wakil kepala badan gizi nasional (bgn) nanik sudarwati deyang. dalam keterangannya, nanik menyampaikan keberatan karena kondisi satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) belakangan dibentur-benturkan dengan nasib guru honorer. lebih lanjut nanik memberikan statemen dengan nada bertanya "mengapa sopir mbg gajinya rp 3 juta dan guru honorer rp 300 ribu?" sebab, sopir dan tukang cuci ompreng mbg digaji harian dengan upah rp 80 ribu hingga rp 100 ribu per hari. "jadi maksimal kalau masuk terus gajinya rp 1,9 juta sampai rp 2,4 juta. kalau tidak masuk atau ada tanggal merah banyak berarti dapatnya di bawah itu," kata nanik. (kompas.com, 20/1/2026).
 
bantahan di atas seakan memperjelas bahwa memang orang-orang yang bekerja pada program mbg akan menghasilkan gaji melebihi guru honorer. ini bukan masalah sifat julid dengan nasib orang. hanya yang jadi pertanyaan kenapa semudah dan seinstan itu pemerintah memberikan gaji fantastis terhadap pegawai yang baru saja diangkat, tanpa memperhatikan masa kerjanya. 
 
sedangkan para guru harus memiliki masa kerja yang lama agar dapat memperoleh gaji yang dianggap sejahtera. pertanyaan kembali mengemuka, sudah adilkah pemerintah dengan kebijakan itu. sekali lagi ini bukan masalah julid, tapi hanya berharap pemerintah bisa berlaku adil untuk memperhatikan dan menyejahterakan profesi guru.**