Fidusia dan Debt Collector: Ketika Hukum Jaminan Berhadapan dengan Praktik Jalanan

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Minggu , 28 Sep 2025 - 19:42

Lidia.-Dok Pribadi-

Untuk konsumen, jalur perlindungan hukum dan mediasi tersedia. BPKN dan OJK membuka layanan pengaduan bila terjadi penarikan paksa. Debitur dapat melapor ke BPKN (153) atau OJK (157/APPK online). OJK kemudian membantu nasabah dan perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Namun, jika mediasi tidak berhasil, kasus baru dibawa ke ranah hukum. Leasing yang terbukti melanggar peraturan, seperti menarik paksa di jalan, dapat dikenai sanksi berat hingga izin usaha dicabut oleh badan perlindungan konsumen.

Rekomendasi Kebijakan

Guna meredam konflik antara praktek premanisme dan peraturan fidusia, sejumlah langkah kebijakan konkret perlu diambil: Revisi atau penegasan UU Jaminan Fidusia dan aturan turunannya agar lebih eksplisit melarang penarikan paksa di luar prosedur pengadilan.

Perketat pengawasan OJK terhadap perusahaan pembiayaan; Selaraskan UU Fidusia dengan regulasi OJK (P2SK) dan KUHP agar praktik jalanan seperti perampasan motor/jalan didefinisikan jelas sebagai kejahatan. Pastikan semua pengumpul hutang bersertifikat dan bertindak sesuai surat tugas. Perusahaan leasing yang mengizinkan atau menyuburkan aksi ilegal harus dikenai sanksi administratif lebih keras (mis. denda, pencabutan izin).

Implementasi Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2021 tentang penagihan utang harus dikawal, termasuk kewajiban laporan internal; Sosialisasikan hak dan prosedur debitur secara luas (melalui media massa, lembaga konsumen, kampus) agar masyarakat tahu bahwa eksekusi aset mereka hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Publikasikan cara mengadukan praktik kriminal (misalnya APPK OJK, BPKN) agar korban lebih cepat mendapat bantuan; Polri, OJK, dan Kemenkumham perlu berkoordinasi untuk memantau aduan publik (media sosial, laporan masyarakat) dan bertindak cepat atas laporan perampasan.

Polisi harus menerapkan pasal KUHP dengan konsisten: perampasan jalanan dapat dituntut sebagai pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pemerasan (Pasal 368) atau tindak pidana lainnya, mengikuti instruksi Kapolri. Unit Reserse dapat membentuk tim khusus untuk menangani kasus preman yang dikenal sebagai "penagih hutang".

Pemerintah juga bisa mempertimbangkan dibentuknya satgas anti-premanisme perbankan (seperti Operasi Berantas Jaya 2025 di Jakarta Timur) secara nasional; Perkuat mekanisme mediasi sengketa kredit melalui lembaga arbitrase atau pengadilan konsumen, sehingga konflik utang tak berakhir di jalanan. Untuk persidangan fidusia, berikan bantuan hukum kepada debitur yang kurang mampu. Selain itu, jika debitur setuju, lakukan prosedur "penyerahan sukarela" aset untuk memastikan eksekusi cepat dan tanpa hambatan.

Diharapkan praktik preman seperti "debt collector jalanan" akan dikurangi dengan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan konsumen yang tepat. Hukum jaminan fidusia sejatinya memberikan kepastian, tetapi bukan izin untuk main hakim sendiri. Semua pihak – pemerintah, penegak hukum, perusahaan finansial, dan publik – perlu bekerja sama memastikan eksekusi kredit berjalan sesuai hukum, menjunjung rasa keadilan dan menghindari kekerasan di jalan.(**)

fidusia dan debt collector: ketika hukum jaminan berhadapan dengan praktik jalanan                            oleh lidia 
mahasiswa universitas bangka belitung
 
undang-undang jaminan fidusia (uu no. 42/1999) memberikan jaminan hukum yang kuat bagi kreditur: sertifikat fidusia seakan berfungsi sebagai keputusan pengadilan bila debitur wanprestasi. namun, sejak keputusan yang dibuat oleh mahkamah konstitusi no. 18/puu-xvii/2019 dan 2/puu-xix/2021, eksekusi fidusia harus melalui proses pengadilan. kreditur wajib mengirimkan peringatan tertulis berjenjang, kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (pasal 29–31 uu fidusia). 
 
prinsipnya, jika debitur tidak menyerahkan aset dengan sukarela, pengadilanlah yang menetapkan pelelangan. proses ini diawasi oleh pemerintah dan lembaga seperti bpkn untuk melindungi debitur. bahkan badan perlindungan konsumen nasional mengatakan bahwa penagih hutang tidak boleh menarik paksa mobil di jalan karena mereka harus melewati langkah-langkah hukum seperti surat teguran bertahap, somasi, dan penagih bersertifikat. tanpa surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan, tindakan penagihan dipandang ilegal.
 
ketegangan hukum di jalan: kasus viral (2024–2025)
fakta di lapangan menunjukkan ketidaksepakatan tajam antara aturan formal dan praktik premanisme. sepanjang 2024–2025 banyak video viral yang merekam aksi paksa debt collector di jalanan. misalnya, pada bulan juni tahun 2025, seorang wanita yang memiliki toyota avanza di stasiun whoosh halim (jakarta timur) menghadapi masalah mobilnya diambil oleh sekelompok penagih hutang. 
 
setelah paksa menarik mobilnya, para pelaku bahkan diduga memeras korban hingga rp25 juta agar kendaraannya dikembalikan. tidak lama kemudian, orang lain juga menjadi korban di jalan dewi sartika (kramat jati, jakarta timur). enam pria berpakaian seperti mata elang tiba-tiba menodong dan menghentikan pengendara n-max muda, menuduh dia belum membayar cicilan. 
 
korban yang membawa dua anak kecil hanya bisa jongkok ketakutan saat motor dan kuncinya diambil paksa. polsek kramat jati mengonfirmasi bahwa aksi ini betul cara ‘penagihan’ debt collector secara ilegal dan tengah menyelidiki laporan korban.
 
peristiwa serupa terekam di depok, jawa barat. juli 2025 video viral menunjukkan empat “debt collector” menghentikan sepeda motor seorang warga di jalan raya bogor, bogor, dan berusaha merebut kendaraannya. setelah melunasi cicilannya, korban yang berteriak sempat memperebutkan kunci motor hingga terjadi kegaduhan. 
 
kapolsek cimanggis mengakui kejadian tersebut dan polisi langsung cek lokasi. dalam kasus lain pada bulan agustus 2025, empat penipu hutang ditangkap oleh petugas polisi beji depok karena memaksa seorang pengemudi ojol masuk ke gudang sebelum menandatangani surat serah terima motor. motor korban ditemukan di gudang saat disergap polisi. pada akhirnya, para pelaku didakwa atas pelanggaran pasal 368 kuhp (pemerasan) dan/atau pelanggaran uu fidusia, masing-masing dengan ancaman penjara lebih dari 7 tahun.
 
peristiwa-peristiwa ini menambah daftar kasus kekerasan serupa, termasuk kasus selebgram clara shinta (2023) yang memicu gelombang penindakan oleh kepolisian. namun korban umum pun tak kalah: banyak debitur yang merasa tiba-tiba “dikepung” atau diancam meski cicilannya sudah dilunasi. 
 
tangisan dan ketakutan para korban sempat terekam di media sosial – misalnya foto seorang ibu dan dua anaknya jongkok di aspal setelah motor mereka diserobot. meski tak semua pelaku terekam kamera, polisi pada umumnya menegaskan bahwa aksi semacam ini telah melampaui batas penagihan hukum menjadi tindak pidana.
 
menurut pakar kriminologi, penagih hutang memiliki keperdataan untuk menagih hutang dengan surat kuasa; namun, tindakan apa pun yang melampaui prosedur akan tunduk pada hukum pidana. menurut nandang sambas dari unisba, reposisi kendaraan yang dilakukan di jalan tanpa prosedur pengadilan sebetulnya merupakan pencurian dengan kekerasan (pasal 365 kuhp) atau paling tidak pemaksaan (pasal 368 kuhp). “jika kendaraan debiturnya harus dirampas, yang merampas bukan debt collector sendiri, itu harus dilakukan oleh pengadilan atau penegak hukum berwenang,” katanya. 
 
jika debt collector “memaksa” mengambil motor di jalan, bisa diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. dia juga mengingatkan bahwa setiap pemaksaan di jalan harus dilaporkan ke polisi karena, sesuai dengan pasal 365 kuhp, instruksi kapolri telah mengarahkan penegak hukum untuk menangani kasus perampasan seperti ini sebagai pidana.
 
pandangan kritis ini diperkuat oleh aparat. kapolda metro jaya irjen pol fadil imran mengecam keras praktik debt collector premanistik: “penagih utang yang melakukan teror dan intimidasi, apalagi perampasan, dicap melakukan tindak premanisme.” ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada kelompok yang bertindak seolah di atas hukum: “kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. tidak boleh ada kelompok atau individu yang melakukan kekerasan seolah-olah itu diizinkan oleh hukum. akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang itu,” tegas fadil. 
 
selain itu, direktur reserse kriminal umum polda metro menyatakan bahwa para pelaku disangkakan atas pelanggaran pengancaman, kekerasan, pemerasan, dan/atau pencurian dengan kekerasan. dalam praktiknya, polda metro bahkan menindak ratusan kasus pengeroyokan dan pemerasan terkait debt collector sepanjang 2023–2025. di sisi lain, kasus-kasus penagihan online (pinjol) juga tercatat menggunakan modus ancaman digital, yang kini mendapat perhatian penegak hukum sesuai pasal pencemaran nama baik (pasal 310 kuhp).
 
untuk konsumen, jalur perlindungan hukum dan mediasi tersedia. bpkn dan ojk membuka layanan pengaduan bila terjadi penarikan paksa. debitur dapat melapor ke bpkn (153) atau ojk (157/appk online). ojk kemudian membantu nasabah dan perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan masalah secara damai. namun, jika mediasi tidak berhasil, kasus baru dibawa ke ranah hukum. leasing yang terbukti melanggar peraturan, seperti menarik paksa di jalan, dapat dikenai sanksi berat hingga izin usaha dicabut oleh badan perlindungan konsumen.
 
rekomendasi kebijakan
guna meredam konflik antara praktek premanisme dan peraturan fidusia, sejumlah langkah kebijakan konkret perlu diambil: revisi atau penegasan uu jaminan fidusia dan aturan turunannya agar lebih eksplisit melarang penarikan paksa di luar prosedur pengadilan. 
 
perketat pengawasan ojk terhadap perusahaan pembiayaan; selaraskan uu fidusia dengan regulasi ojk (p2sk) dan kuhp agar praktik jalanan seperti perampasan motor/jalan didefinisikan jelas sebagai kejahatan. pastikan semua pengumpul hutang bersertifikat dan bertindak sesuai surat tugas. perusahaan leasing yang mengizinkan atau menyuburkan aksi ilegal harus dikenai sanksi administratif lebih keras (mis. denda, pencabutan izin). 
 
implementasi peraturan ojk nomor 18/pojk.07/2021 tentang penagihan utang harus dikawal, termasuk kewajiban laporan internal; sosialisasikan hak dan prosedur debitur secara luas (melalui media massa, lembaga konsumen, kampus) agar masyarakat tahu bahwa eksekusi aset mereka hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. publikasikan cara mengadukan praktik kriminal (misalnya appk ojk, bpkn) agar korban lebih cepat mendapat bantuan; polri, ojk, dan kemenkumham perlu berkoordinasi untuk memantau aduan publik (media sosial, laporan masyarakat) dan bertindak cepat atas laporan perampasan. 
 
polisi harus menerapkan pasal kuhp dengan konsisten: perampasan jalanan dapat dituntut sebagai pencurian dengan kekerasan (pasal 365), pemerasan (pasal 368) atau tindak pidana lainnya, mengikuti instruksi kapolri. unit reserse dapat membentuk tim khusus untuk menangani kasus preman yang dikenal sebagai "penagih hutang". 
 
pemerintah juga bisa mempertimbangkan dibentuknya satgas anti-premanisme perbankan (seperti operasi berantas jaya 2025 di jakarta timur) secara nasional; perkuat mekanisme mediasi sengketa kredit melalui lembaga arbitrase atau pengadilan konsumen, sehingga konflik utang tak berakhir di jalanan. untuk persidangan fidusia, berikan bantuan hukum kepada debitur yang kurang mampu. selain itu, jika debitur setuju, lakukan prosedur "penyerahan sukarela" aset untuk memastikan eksekusi cepat dan tanpa hambatan.
 
diharapkan praktik preman seperti "debt collector jalanan" akan dikurangi dengan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan konsumen yang tepat. hukum jaminan fidusia sejatinya memberikan kepastian, tetapi bukan izin untuk main hakim sendiri. semua pihak – pemerintah, penegak hukum, perusahaan finansial, dan publik – perlu bekerja sama memastikan eksekusi kredit berjalan sesuai hukum, menjunjung rasa keadilan dan menghindari kekerasan di jalan.(**)