Menteri Ganti, Kurikulum Ikut: Kapan Pendidikan Indonesia Berhenti Jadi Kelinci Percobaan?

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Kamis , 18 Sep 2025 - 20:56

Yanto.-Dok Pribadi-

Kedua, kurikulum harus dirancang oleh tim ahli yang independen dan kompeten, bukan oleh tim yang ditunjuk secara korup. Tim ini harus melakukan riset mendalam, studi banding, dan uji coba sebelum mengimplementasikan kurikulum secara nasional. Pengalaman dengan Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa implementasi yang tergesa-gesa tanpa persiapan yang matang hanya akan menimbulkan masalah di lapangan.

Banyak guru yang merasa kebingungan dan kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut karena kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai. Evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan efektif.

Ketiga, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi yang ketat, dan insentif yang menarik. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa guru yang berkualitas, seburuk apa pun kurikulum, hasilnya tidak akan optimal.

Sebagai seorang guru, saya merasakan betul bahwa pelatihan yang kami terima sering kali tidak relevan dengan kebutuhan kami di lapangan. Kami membutuhkan pelatihan yang lebih praktis dan aplikatif, yang dapat membantu kami mengatasi tantangan dalam mengajar.

Keempat, pemerintah harus memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh pelosok negeri. Infrastruktur pendidikan yang memadai, fasilitas yang lengkap, dan teknologi yang terjangkau adalah prasyarat untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Sudah saatnya kita menghentikan kebodohan gonta-ganti kurikulum yang kontraproduktif ini. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan mainan politik jangka pendek. Mari kita bangun pendidikan Indonesia yang stabil, berkualitas, dan berkelanjutan, demi masa depan generasi penerus bangsa.

menteri ganti, kurikulum ikut: kapan pendidikan indonesia berhenti jadi kelinci percobaan?                            oleh: yanto, m.pd., gr. 
guru smp n 3 toboali
 
setiap kali tampuk kepemimpinan di kementerian pendidikan dan kebudayaan berganti, seolah menjadi kutukan bahwa kurikulum pendidikan pun ikut diobrak-abrik. kita seperti menyaksikan sebuah sandiwara yang berulang tanpa henti: menteri baru, kurikulum baru. pertanyaannya, sampai kapan pendidikan indonesia akan terus menjadi "kelinci percobaan" dari kebijakan yang serampangan?
 
kurikulum merdeka yang belum sepenuhnya tuntas dipahami dan diimplementasikan oleh para guru, kini kembali dikhianati dengan wacana kurikulum baru. ironisnya, perubahan ini sering kali terjadi tanpa evaluasi mendalam terhadap kehancuran yang diakibatkan oleh kurikulum sebelumnya. sebagai contoh, di sekolah saya sendiri, smp n 3 toboali, kami baru saja mulai mencoba mengintegrasikan proyek penguatan profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka. 
 
namun, dengan adanya  kurikulum baru, semangat dan persiapan yang telah kami lakukan terasa sia-sia. alih-alih fokus pada peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas yang memadai, atau pemerataan akses pendidikan, energi dan sumber daya justru terkuras untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum yang terus dibuang dan diganti.
 
tentu, inovasi dalam pendidikan adalah sebuah keniscayaan. namun, inovasi yang berkelanjutan dan terukur jauh lebih baik daripada perubahan yang asal-asalan dan reaktif. kita perlu belajar dari negara-negara maju yang memiliki sistem pendidikan stabil dan berkualitas. korea selatan, misalnya, melakukan reformasi pendidikan besar-besaran pada tahun 1990-an, tetapi mereka melakukannya secara bertahap dan terencana, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melakukan evaluasi berkala. 
 
mereka tidak terjebak dalam euforia mengganti kurikulum setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan. sebaliknya, mereka fokus pada pengembangan kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi, dan relevan dengan kebutuhan zaman.
 
lantas, apa solusinya? pertama, perlu adanya konsensus nasional tentang visi dan misi pendidikan indonesia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan: guru, kepala sekolah, akademisi, praktisi pendidikan, orang tua, dan masyarakat. visi dan misi ini harus menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum yang berkelanjutan, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang merusak.
 
kedua, kurikulum harus dirancang oleh tim ahli yang independen dan kompeten, bukan oleh tim yang ditunjuk secara korup. tim ini harus melakukan riset mendalam, studi banding, dan uji coba sebelum mengimplementasikan kurikulum secara nasional. pengalaman dengan kurikulum 2013 menunjukkan bahwa implementasi yang tergesa-gesa tanpa persiapan yang matang hanya akan menimbulkan masalah di lapangan. 
 
banyak guru yang merasa kebingungan dan kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut karena kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai. evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan efektif.
 
ketiga, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi yang ketat, dan insentif yang menarik. guru adalah ujung tombak pendidikan. tanpa guru yang berkualitas, seburuk apa pun kurikulum, hasilnya tidak akan optimal. 
 
sebagai seorang guru, saya merasakan betul bahwa pelatihan yang kami terima sering kali tidak relevan dengan kebutuhan kami di lapangan. kami membutuhkan pelatihan yang lebih praktis dan aplikatif, yang dapat membantu kami mengatasi tantangan dalam mengajar.
 
keempat, pemerintah harus memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh pelosok negeri. infrastruktur pendidikan yang memadai, fasilitas yang lengkap, dan teknologi yang terjangkau adalah prasyarat untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
 
sudah saatnya kita menghentikan kebodohan gonta-ganti kurikulum yang kontraproduktif ini. pendidikan adalah investasi jangka panjang, bukan mainan politik jangka pendek. mari kita bangun pendidikan indonesia yang stabil, berkualitas, dan berkelanjutan, demi masa depan generasi penerus bangsa.