Potensi dan Tantangan Program Revitalisasi Sekolah

 

Mekanisme swakelola dalam revitalisasi sekolah butuh transparansi, profesionalitas, efisiensi, dan tanggung jawab. Selain itu, mekanisme swakelola juga berpotensi menjadi penguatan karakter dan pembangunan sosial. Sebuah studi dari Dr. Ani Wijayanti dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sekolah secara langsung dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan. 

 

Bisa dibayangkan, ketika masyarakat ikut bergotong-royong, mulai dari membersihkan lahan hingga mengawasi proses pembangunan, akan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kepemilikan dan perawatan sekolah. Di sinilah, revitalisasi sekolah berpotensi menjadi sebuah gerakan strategis untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam membangun sekolah sebagai pusat peradaban masyarakat. Bukan lagi sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah gerakan sosial yang melibatkan semua pihak dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang ideal.

 

Keterlibatan masyarakat dalam revitalisasi sekolah juga berpotensi menciptakan dampak positif berlipat ganda, tidak hanya bagi lingkungan sekolah itu sendiri, tetapi juga bagi warga masyarakat sekitar. Selain manfaat sosial dan pendidikan, revitalisasi sekolah dengan skema swakelola juga memberikan dampak ekonomi langsung yang signifikan bagi masyarakat. 

 

Dana revitalisasi yang dikelola sekolah dan diarahkan untuk membeli bahan bangunan dari toko bangunan lokal, membayar pekerja dari warga sekitar, hingga konsumsi di warung makan sekitar, akan memastikan bahwa uang tersebut berputar di lingkungan setempat. Dari sana, tercipta lapangan kerja dan peningkatan pendapatan usaha lokal, sehingga memacu roda ekonomi lokal berputar. 

 

Tantangan

Melalui pendekatan swakelola, tantangan dan catatan yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah tentu adalah kesiapan kepala sekolah atau Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Bukan hal mudah bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis di bidang konstruksi ketika harus mengelola dana besar, mengurus pengadaan, dan mengawasi pembangunan dengan bertanggung jawab agar berjalan sesuai aturan.  

 

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat pelatihan dan sosialisasi kepada kepala sekolah atau P2SP dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah ini. Pendampingan yang diberikan mesti bersifat keberlanjutan, kemudian pendekatan dalam melakukan pengawasan mesti bersifat membina (Syahrial: 2025). 

 

Semua pihak yang terlibat, mulai dari Tim Kerja Pusat, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten, Satuan Pendidikan, hingga Tenaga Ahli, mesti menjalankan tanggung jawab sesuai peran dan tugas masing-masing. Di sini, sinergi yang baik, kejelasan komunikasi, pendampingan, serta dukungan teknis dari dinas serta tenaga ahli ke satuan pendidikan menjadi salah satu kunci mendasar agar program revitalisasi sekolah berjalan sesuai tujuan yang direncanakan.