Masihkah Bahasa Indonesia Berdaulat di Negeri Sendiri?

masihkah bahasa indonesia berdaulat di negeri sendiri? oleh muhammad rozani dosen universitas bangka belitung   sampai hari ini, masih menjadi pekerjaan rumah besar tentang kedaulatan bahasa indonesia akan terwujud. semenjak dideklarasikan sumpah pemuda tahun 1928 (97 tahun yang lalu), bahasa indonesia belum sepenuhnya menempati posisi terbaik disisi masyarakat indonesia. bahkan, saat ini, ia berada pada posisi di persimpangan penting, antara kemajuan atau kemunduran.    di setiap ruang publik, sudut kota, hingga pelosok desa, penggunaan bahasa asing kian marak terjadi. ia dianggap lebih bergengsi dan memiliki nilai jual yang tinggi. sementara, generasi muda semakin merajalela mencampuradukkan penggunaan bahasa indonesia dengan bahasa asing tanpa tahu ke mana arah jati diri bangsa? masihkah bahasa indonesia akan benar-benar berdaulat di negeri sendiri?   bahasa indonesia mulai perlahan memudar di berbagai tempat, di setiap sudut kota hingga desa, kita—dengan mudahnya—menemukan tulisan berbahasa asing yang menggantikan penggunaan bahasa indonesia. mulai dari lingkungan pendidikan, instansi pemerintahan, hingga tempat perdagangan. papan nama toko, spanduk dan baliho, hingga kegiatan seremonial turut menghiasi penggunaan bahasa asing. fenomena ini menandai perubahan sikap masyarakat bahwa bahasa asing lebih memikat, lebih modern, dan memiliki nilai jual. sementara, bahasa indonesia dianggap kuno dan tidak menarik.   fenomena ini menjadi konsentrasi saya selama beberapa tahun terakhir kepada para mahasiswa dalam menelaah kasus penggunaan bahasa asing di ruang-ruang publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan. alhasil, banyak sekali ditemukan penyimpangan dalam penggunaan bahasa indonesia di ruang publik.    ironinya lagi, saat ini muncul gaya bahasa campuran antara bahasa indonesia dengan bahasa asing, seperti “i don’t know, why kamu tanya aku?” ini menjadi contoh nyata pencampuradukan bahasa yang kian marak. jikalau hal semacam ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan mengikis rasa nasionalisme kebanggaan berbahasa indonesia.   aturan penggunaan kebahasaan pemerintah bukannya tidak mengatur regulasi tentang penggunaan bahasa di ruang publik. sudah banyak peraturan penggunaan kebahasaan tersebut, di antaranya uu no. 24 tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. secara spesifik, pasal 36 undang-undang tersebut juga mengatur tantang penggunaan bahasa dalam nama geografi, seperti gedung, jalan, kompleks pemukiman, perkantoran, perdagangan, merek dagang, lembaga pendidikan, dll.    kemudian, uu ’45 pasal 36, perpres no. 63 tahun 2019, dan terbaru permendikdasmen no. 2 tahun 2025. semua itu memberikan rambu-rambu dalam penggunaan bahasa indonesia di berbagai situasi dan kondisi, termasuk di ruang-ruang publik.   bahkan, di setiap provinsi terdapat balai atau kantor yang bertugas melaksanakan pemasyarakatan bahasa. namun, ini bukanlah tugas satu atau dua orang atau satu dua institusi. dibutuhkan kerja sama semua elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, para guru, dosen, praktisi, akademisi, hingga penggiat bahasa.   pendidikan dan media tidak lagi pada jalurnya institusi pendidikan dan lembaga media massa seharusnya menjadi ujung tombak atas pelindungan dan pemasyarakatan bahasa. namun, yang terjadi justru sebaliknya. dua institusi ini sering kali menjadi kecenderungan memperkuat penggunaan bahasa asing tersebut. di institusi pendidikan (sekolah atau kampus) mata kuliah bahasa asing dianggap prestise dan mata kuliah bahasa indonesia sering dianggap pelengkap belaka. penamaan kegiatan juga sering kali menggunakan bahasa asing, seperti conference, study banding, capacity building, dll.   paradoks yang begitu besar ketika kita menyelenggarakan kegiatan berlabel internasional dengan kewajiban menggunakan bahasa asing sepenuhnya. sementara, mayoritas pesertanya adalah orang indonesia. pertanyaannya sederhana, mengapa harus menggunakan bahasa asing? aturan kita jelas, di dalam uu no. 24 tahun 2009 pasal 32, bahasa indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau internasional di indonesia.    begitupula dengan lembaga media. banyak media dengan bangga menggunakan istilah asing yang tidak pada tempatnya atau menggunakan istilah asing tidak pada aturannya. berlindung dibalik “kekinian” dan mengikuti perkembangan zaman. padahal, dibalik kata “kekinian” itu tersimpan pesan yang tidak berbunyi bahwa bahasa indonesia tidak memiliki daya jual.    ketika para generasi muda menyerap pesan ini secara terus-menerus, bukan tidak mungkin, rasa kebanggaan dan percaya diri berbahasa indonesia kian memudar. kita tentu tidak menolak perkembangan bahasa yang alami dan begitu cepat, karena bahasa memang dinamis. namun, tetap diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga muruah dan mutu bahasa indonesia, terutama di ruang-ruang publik.   bahasa sebagai cermin kedaulatan bangsa simpan sejenak masalah kebahasaan yang kian kusut. mari sejenak kita berangan-angan membayangkan kedaulatan bahasa sebagai kedaulatan bangsa. bahasa adalah wajah suatu bangsa. ketika kita menjaga bahasa sebagai identitas bangsa, sesungguhnya kita telah menjaga kedaulatan bangsa. sebaliknya, ketika kita malu dan menganggap identitas bahasa sebagai warisan kuno, kedaulatan itu hanyalah angan-angan belaka.   meskipun tantangan kedaulatan begitu besar, harapan untuk tegaknya kedaulatan bahasa tetap terbuka. pemerintah melalui badan pembidaan dan pengembangan bahasa terus mengupayakan kemajuan bahasa dan menjadikan bahasa indonesia sebagai jalan besar bagi kedaulatan bangsa. semoga!  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•