Rupiah Melorot, Picu PHK Massal

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 28 Jun 2026 - 18:05

Sufmi Dasco-screnshot-

Pria yang akrab di sapa Mas Pras itu melanjutkan, rapat itu akan membahas sejumlah kasus PHK yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, namun hingga kini masih menyisakan persoalan terkait kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.

Menurut Pras, penyebab PHK di setiap perusahaan tidak selalu sama. Selain faktor produksi dan ketersediaan bahan baku, terdapat pula persoalan internal perusahaan yang dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Karena itu, Pras menekankan komitmen pemerintah dalam menangani setiap potensi PHK secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR, serikat pekerja, dan aparat terkait.

“Tapi, apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” ujar Prasetyo.***

rupiah melorot, picu phk massal                            fenomena pemutusan hubungan kerja (phk) massal kini menjadi ancaman terburuk di indonesia. tak sedikit pabrik-pabrik tutup karena kolaps. bahkan ada yang sengaja tutup dan memindahkan operasionalnya ke negara lain. ini patut jadi perhatian pemerintah.
--------------
ada beberapa kasus phk massal terjadi dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. tahun lalu beberapa pabrik di kawasan industri tangerang tutup operasional akibat masifnya barang-barang impor tekstil dari luar.  sebut saja tiongkok. bahan baku tekstil yang mereka tawarkan kabarnya jauh lebih murah. belum lagi limbah tekstil yang dikirim ke indonesia dan diperjualbelikan dengan harga terjangkau.
tahun ini pun pabrik produsen pembuatan sepatu brand internasional seperti nike dan adidas, terancam tutup karena cost yang semakin tinggi. kondisinya semakin tidak baik-baik saja menyusul melemahnya nilai tukar rupiah. ini tidak bisa dipungkiri.
berdasarkan data yang terhimpun, rupiah sempat terjun bebas ke level rp18.190 per dolar amerika serikat pada senin, 8 juni 2026. ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah rupiah.
kendati begitu, trennya kembali membaik. mata uang 260 juta rakyat indonesia ini sempat menguat di level rp17.160 pada senin, 15 juni 2026. terakhir, pada sabtu, 27 juni 2026, rupiah bertengger di level rp17.860 per dolar as.
lantas apa solusi dari pemerintah?
pemerintah sendiri berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan dpr ri, serikat pekerja, dan sejumlah elemen buruh untuk mencari solusi agar tak terjadi phk massal dari berbagai sektor.
wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad mengatakan, pemerintah akan melakukan koordinasi lintas lembaga secara berkala guna memastikan langkah antisipasi terhadap potensi phk dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
"nanti, satgas mitigasi phk, pemerintah, dan dpr akan rutin bertemu untuk berkoordinasi,” kata dasco kepada media di jakarta, pada sabtu (27/6).
di sisi lain, menteri sekretaris negara prasetyo hadi menjelaskan rapat koordinasi dilakukan untuk memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan phk, sekaligus mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan.
"berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi phk, kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” ujar prasetyo.
lebih lanjut, dirinya juga turut menambahkan bahwa pemerintah bersama seluruh pihak terkait akan tetap terus memantau intensif serta memperkuat pertukaran informasi guna mencegah terjadinya gelombang phk yang dapat berdampak pada pekerja dan perekonomian.
“kita bersama-sama melakukan monitoring dan saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya phk,” tegasnya.
pria yang akrab di sapa mas pras itu melanjutkan, rapat itu akan membahas sejumlah kasus phk yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, namun hingga kini masih menyisakan persoalan terkait kewajiban perusahaan terhadap para pekerja. 
menurut pras, penyebab phk di setiap perusahaan tidak selalu sama. selain faktor produksi dan ketersediaan bahan baku, terdapat pula persoalan internal perusahaan yang dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja.
karena itu, pras menekankan komitmen pemerintah dalam menangani setiap potensi phk secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dpr, serikat pekerja, dan aparat terkait.
“tapi, apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” ujar prasetyo.***