Masih Ada PKS Sawit Bandel!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 11 Jun 2026 - 16:04

Andi Amran Sulaiman-screnshot-

Amran menegaskan dampak dari penurunan harga sawit dirasakan oleh sekitar 15 juta petani sehingga persoalan tersebut harus segera ditangani demi melindungi pendapatan masyarakat. Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sebagai bentuk peringatan sekaligus dorongan agar segera mengikuti ketentuan yang berlaku.***

masih ada pks sawit bandel!                            koranbabelpos.id.- meski harga tandan buah segar (tbs) sawit di tingkat petani sudah mulai berangsur membaik, namun tampaknya menteri pertanian (mentan), andi amran sulaiman tetap terus mengikuti perkembangan hingga ke daerah.  ini ia lakukan, untuk mengamati perilaku pabrik kelapa sawit (pks) yang dinilai sewenang-wenang dalam mematok harga.
kemarahan amran saat terjadi anomali harga tbs sawit dampak dari ketika presiden prabowo subianto mengumumkan eksport satu pintu --yang kemudian mulai berlaku efektif 2027-- itu, membuatnya terus memeloti harga tbs hingga ke daerah-daerah.  bahkan, buntut anjloknya harga tbs itu, kementerian pertanian juga bersurat kepada kepolisian untuk menindaklanjuti hal itu.  
hingga saat ini, laporan yang masuk ke amran, masih ada sekitar 274 perusahaan yang belum menaikkan harga pembelian tbs sesuai ketentuan yang ditetapkan.
"ini nggak bener sehingga kami menyurat ke kapolri, tembusan kapolda, dirkrimsus seluruh indonesia supaya diperiksa. karena ini tidak masuk akal. (harga cpo) dunia naik, dolar menguat, terus ini (tbs) turun, ini sangat tidak masuk akal. ini ada yang (diduga) mempermainkan tbs kita," ucap amran.
dengan langkah tersebut, amran optimistis harga tandan buah segar sawit akan terus membaik dan stabil sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga serta aktivitas industri berjalan normal.
adapun harga tbs mengacu pada ketetapan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan gubernur, sehingga besaran harga yang diterima petani dapat berbeda antarwilayah sesuai hasil penetapan resmi daerah.
amran kembali membongkar data pks di indonesia.  jumlahnya 1.900 pks.
''jadi alhamdulillah sudah membaik, hari ini sudah 70-80 persen (yang membeli tbs sesuai harga di masing-masing daerah)," kata amran, seraya menyatakan terus memantau perkembangan hingga ke daerah-daerah.
amran mengatakan perbaikan harga mulai terlihat setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab penurunan harga tandan buah segar sawit yang sempat terjadi di berbagai sentra produksi nasional.
amran menyatakan, mayoritas perusahaan telah mematuhi mekanisme harga yang berlaku, sementara sebagian kecil perusahaan masih memerlukan tindak lanjut agar kepatuhan terhadap ketentuan dapat ditingkatkan.
amran kembali mengungkapkan, persoalan harga sawit mendapat perhatian langsung dari presiden prabowo subianto saat dirinya masih menjalankan ibadah haji di tanah suci beberapa waktu lalu.
setibanya di indonesia, kementerian pertanian langsung melakukan analisis mendalam dan menggelar pertemuan dengan ratusan perwakilan perusahaan, asosiasi, petani, serta unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melalui satgas pangan polri.
pemerintah menyoroti kondisi yang dinilai tidak lazim karena harga minyak sawit mentah dunia justru mengalami kenaikan ketika harga tandan buah segar menurun.  selain harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/cpo) dunia yang meningkat, penguatan nilai tukar dolar amerika serikat (as) juga seharusnya memberikan dukungan terhadap harga sawit di tingkat petani domestik.
dari sini, amran menilai penurunan harga tandan buah segar tidak memiliki alasan yang kuat apabila dibandingkan dengan perkembangan harga komoditas global.  karena itu, pemerintah melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap berbagai faktor yang diduga mempengaruhi pembentukan harga tandan buah segar di sejumlah wilayah sentra perkebunan sawit.
amran menegaskan dampak dari penurunan harga sawit dirasakan oleh sekitar 15 juta petani sehingga persoalan tersebut harus segera ditangani demi melindungi pendapatan masyarakat.  pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga sebagai bentuk peringatan sekaligus dorongan agar segera mengikuti ketentuan yang berlaku.***