Nasib PPPK di Ujung Tanduk?

nasib pppk di ujung tanduk? nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tampaknya benar-benar di ujung tanduk. -------------- tak hanya di provinsi kepulauan bangka belitung (babel), tapi ini se-indonesia.  saat ini,  sejumlah pemerintah daerah (pemda) sudah berancang-ancang tidak memperpanjang kontrak kerja sebagian pppk dengan dalih kondisi fiskal yang tergerus kebijakan efisiensi.   ketentuan mengenai batas maksimal belanja pegawai di apbd juga menjadi alasan pemda mengurangi jumlah pppk, yang notabene pegawai asn sebagaimana pns. adalah ketua umum aliansi merah putih, fadlun abdillah mewanti-wanti agar tidak mengorbankan pppk.  batas maksimal belanja pegawai maksimal 30 persen apbd yang belakangan ramai dikeluhkan banyak pemerintah daerah perlu dilihat secara jernih dan proporsional. menurutnya, keluhan pemda tersebut memang berangkat dari realitas tekanan fiskal daerah yang tidak ringan.  namun, lanjutnya, menjadi persoalan serius ketika narasi yang berkembang justru mengarah pada kemungkinan merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak pppk. jika pppk diposisikan sebagai pihak yang paling rentan untuk dikorbankan, maka ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan indikasi adanya ketidaksinkronan serius antara pusat dan daerah dalam mendesain kebijakan negara. "tidak etis merumahkan asn pppk karena alasan negara tengah kesulitan fiskal," kata fadlun. merujuk undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, lanjut fadlun, pppk merupakan bagian sah dari asn bersama pns. berdasar regulasi yang diterbitkan pemerintah dan dpr ri tersebut, sudah jelas bahwa pppk bukan pegawai sementara yang dapat diperlakukan sebagai variabel penyesuaian anggaran setiap kali pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal. ketika negara telah mengambil keputusan politik untuk menetapkan pppk sebagai asn setara pns, negara juga memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjamin kepastian serta keberlanjutan keputusan tersebut. namun, menurut fadlun, pemerintah daerah memang dihadapkan pada kewajiban untuk menyesuaikan struktur belanja sesuai ketentuan disiplin fiskal dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total apbd. secara prinsip, aturan ini bertujuan menjaga kesehatan fiskal daerah agar anggaran pembangunan tidak terserap habis oleh belanja pegawai.  hanya saja, persoalan utama yang muncul saat ini bukanlah semata-mata angka 30 persen tersebut, melainkan ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dalam penataan asn dan kapasitas fiskal daerah yang sangat beragam. lebih lanjut fadlun menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) mendorong pengangkatan pppk secara besar-besaran sebagai solusi atas persoalan tenaga honorer yang telah berlangsung lama. para pppk itu bukan sekadar angka dalam struktur belanja pegawai, melainkan bagian dari tulang punggung pelayanan publik di daerah. “jika kemudian kebijakan fiskal mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi atau tidak memperpanjang kontrak pppk, maka yang sebenarnya dipertaruhkan bukan hanya nasib pegawai, tetapi kualitas pelayanan negara kepada masyarakat.” dalam perspektif administrasi publik modern, negara tidak seharusnya memandang aparatur sebagai beban anggaran semata.  aparatur negara, kata fadlun, merupakan instrumen utama dalam memastikan hadirnya layanan publik yang berkualitas, adil, dan merata. oleh karena itu, kebijakan fiskal seharusnya dirancang untuk memperkuat sistem pelayanan publik, bukan justru menciptakan ketidakpastian bagi aparatur yang telah direkrut untuk menjalankan fungsi tersebut.***

Tag

• # tanduk
• # ujung
• # nasib
• # daerah
• # anggaran
• # pppk

Share

• 
• 
• 
• 
•