Kerugian Negara Pulih Dalam Tipikor BWS Babel? Bagaimana Tuntutan & Vonis?

Reporter: Reza Hanapi/tri harmoko |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 28 Feb 2026 - 15:34

Para Terdakwa Tipikor BWS.-screnshot-

KORANBABELPOS.ID.- Kerugian negara dalam kasus Tipikor pemeliharaan rutin Satker OP dan pemeliharaan SDA dan Balai Wilayah Sungai (BWS) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Babel tahun 2023 sampai 2024, nyaris pulih total.

Hal ini setelah kabar teranyar ada pengembalian Rp 1,1 Miliar dari para terdakwa.

"Ada pengembalian Rp 1,1 miliar. Sehingga, dari proses penanganan perkara ini, kita ataupun Kejaksaan sudah dapat dan berhasil melakukan pemulihan kerugian negara sebesar Rp8.659.555.125. Itu yang kita lakukan, ya," ujar Kepala Kejari Bangka, Herya Sakti Saad, S.H., M.H. didampingi Kasi Intel, Freddy Oslan Parningatan, S.H., M.H., Kamis 26 Februari 2026, lalu.

Dalam pelaksanaan penuntutan kasus ini dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bangka bersama dengan Kejati Babel.

Dengan fakta ini berarti, upaya memulihkan kerugian negara dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait penanganan tindak pidana korupsi yang ada di BWS sudah nyaris penuh. Soalnya Dari Rp9 miliar total kerugian negara, sudah kembali di tahap awal Rp 7,3 miliar. Sehingga total sudah 8,6 miliar.

Pengembalian uang negara ini tentu akan menjadi pertimbangan penuntut umum dan hakim mengenai hukuman pidananya.

''Sambil menunggu hasil putusan pengadilan. Apa putusan dari majelis hakim, itu yang akan kita laksanakan dalam tahap eksekusi terkait uang titipan ataupun uang pengembalian kerugian keuangan negara. Ini harus dijelaskan supaya jangan masyarakat bingung," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam perkara ini 5 orang jadi terdakwa dengan modus, menurut JPU berupa penggunaan perusahaan pinjaman untuk pembuatan dokumen fiktif, menyerahkan pekerjaan swakelola kepada pihak lain tanpa pelaksanaan sesuai ketentuan dan mengalihkan sebagian anggaran untuk kepentingan pribadi. Akibatnya negara dirugikan Rp 9.227.236.069.

Diungkapkan juga kerugian negara sebesar itu telah dinikmati para terdakwa untuk kepentingan pribadi. Dengan masing-masing jatah:

1) Susi Hariany (Kepala Balai) Rp 810.000.000.

2) Onang Adiluhung (PPK) Rp 2.002.500.000.

3) Rudy Susilo (Kasatker) Rp 1.460.000.

4) Mohamad Setiadi Akbar (PPK) Rp 711.190.000.

5) Kalbadri (Kasatker) Rp 265.000.000.

kerugian negara pulih dalam tipikor bws babel? bagaimana tuntutan & vonis?                            koranbabelpos.id.- kerugian negara dalam kasus tipikor pemeliharaan rutin satker op dan pemeliharaan sda dan balai wilayah sungai (bws) pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi babel tahun 2023 sampai 2024, nyaris pulih total. 
hal ini setelah kabar teranyar ada pengembalian rp 1,1 miliar dari para terdakwa.
"ada pengembalian rp 1,1 miliar. sehingga, dari proses penanganan perkara ini, kita ataupun kejaksaan sudah dapat dan berhasil melakukan pemulihan kerugian negara sebesar rp8.659.555.125. itu yang kita lakukan, ya," ujar kepala kejari bangka, herya sakti saad, s.h., m.h. didampingi kasi intel, freddy oslan parningatan, s.h., m.h., kamis 26 februari 2026, lalu.
dalam pelaksanaan penuntutan kasus ini dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri bangka bersama dengan kejati babel.
dengan fakta ini berarti, upaya memulihkan kerugian negara dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait penanganan tindak pidana korupsi yang ada di bws sudah nyaris penuh. soalnya dari rp9 miliar total kerugian negara, sudah kembali di tahap awal rp 7,3 miliar.   sehingga total sudah 8,6 miliar. 
pengembalian uang negara ini tentu akan menjadi pertimbangan penuntut umum dan hakim mengenai hukuman pidananya. 
''sambil menunggu hasil putusan pengadilan.  apa putusan dari majelis hakim, itu yang akan kita laksanakan dalam tahap eksekusi terkait uang titipan ataupun uang pengembalian kerugian keuangan negara. ini harus dijelaskan supaya jangan masyarakat bingung," jelasnya.
seperti diketahui, dalam perkara ini 5 orang jadi terdakwa dengan modus, menurut jpu berupa penggunaan perusahaan pinjaman untuk pembuatan dokumen fiktif, menyerahkan pekerjaan swakelola kepada pihak lain tanpa pelaksanaan sesuai ketentuan dan mengalihkan sebagian anggaran untuk kepentingan pribadi. akibatnya negara dirugikan rp 9.227.236.069. 
diungkapkan juga kerugian negara sebesar itu telah dinikmati para terdakwa untuk kepentingan pribadi. dengan masing-masing jatah:
1) susi hariany (kepala balai) rp 810.000.000. 
2) onang adiluhung (ppk) rp 2.002.500.000. 
3) rudy susilo (kasatker) rp 1.460.000. 
4) mohamad setiadi akbar (ppk) rp 711.190.000. 
5) kalbadri (kasatker) rp 265.000.000.
jpu menjerat para terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp.
kerugian pulih, tuntutan bagaimana?
nah, di sini sisi menariknya.  dengan total kerugian negara yang nyaris pulih, bagaimana dengan tuntutan untuk mereka?
sidang rabu, 25 fenruari 2026, para terdakwa mengakui telah menerima fee dari pekerjaan pemeliharaan rutin tahun anggaran 2023 dan 2024 itu.  pengakuan ini serentak disampaikan di muka sidang -beragenda pemeriksaan terdakwa- dengan majelis hakim yang diketuai dewi sulistiarini. 
pengakuan pertama di muka sidang datang dari terdakwa rudy susilo selaku kasatker dengan mengakui menerima fee kurang lebih rp 1 miliar. secara terang-terangan disampaikanya fee tersebut  diterima secara cash beberapa kali langsung dari ppk. 
“kadang dari ppk, kadang dari  bendahara selama 2023 sd 2025,” aku rudy susilo tanpa banyak berkilah.
dalam persidangan jaksa penuntut juga sempat mempertanyakan kepada rudy susilo pejabat lainya soal fee. lalu dijawab rudy, 
“ppk nerima fee tapi gak tahu berapa,” katanya.
“apa gak tanya dan gak curiga jangan-jangan ppk lebih besar,” sentil jpu desy eprianti.
“gak tanya, tapi yang lain juga menerima fee juga,” sebut rudy.
rudy mengaku saat adanya penyidikan akhirnya uang fee tersebut dikembalikan kepada negara melalui penyidik di pidsus, kejaksaan tinggi bangka belitung. 
“pengembalianya melalui tim, kembalikan kepada penyidik. kami bersedia mengembalikan sebanyak 2 kali,” ujarnya.
akibat penyidikan yang terjadi itu dirinya tak sebatas mengembalikan uang fee tetapi lebih dari itu. yakni terjadinya penyitaan beberapa aset oleh penyidik atas dirinya -saat penyidikan berlangsung. 
“selain itu juga beberapa aset sudah disita. di antarnaya  berupa 2 motor, laptop dan sebagainya,” tuturnya.  
pengakuan sama juga disampaikan oleh terdakwa kalbadri selaku kasatker.  ia akhirnya mengembalikan uang ke penyidik sebesar rp 255 juta. 
"terkait ppk dapat berapa saya tidak tahu. saya cuma tahu yang saya dapat,” akunya singkat.
sementara itu mohamad setiadi akbar selaku ppk turut membeberkan pembagian fee. setiadi  akui fee mengalir ke seluruh pejabat hingga cv. pembagian tersebut dilakukan langsung oleh bendahara. 
“sampai kepala balai dibagikan semua fee. semua dibagikan bendahara. semua tahu semua,” ungkapnya tegas. 
saat penyidikan berlangsung akhirnya terungkap terkait kemana saja uang tersebut. 
“kami kembalikan ke penyidik yakni rp 700 jutaan. 
dia menceritakan juga selain soal pengembalian penyidik juga melakukan penyitaan -yang sama- terhadap dirinya. bahkan penyitaan oleh penyidik sampai ke isi dompetnya. 
“saat penyitaan uang didompet juga  disita ada rp 77 jutaan. uang tersebut awalnya untuk pembayaran upah pekerjaan pemeliharaan,” katanya. 
"uang itu tunai dari bendahara, rencananya mau dibayarkan untuk pekerja,” tambahnya.***