Pidato Presiden Bergaung Hingga ke Luar Negeri? Antara Acing & Atensi Prabowo?

KORANBABELPOS.ID.- Pidato Presiden RI, Prabowo Subianto soal pemberantasan tambang illegal 

bergaung hingga ke luar negeri.  Bahwa banyak pengusaha berbuat semaunya di negeri ini karena pejabat bisa 'dibeli', di masa pemerintahannya ini akan mendapat kejutan besar?

Dan, untuk di di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kasus tambang illegal Sarang Ikan dan Nadi, Bangka Tengah (Bateng) yang menghebohkan secara nasional diakui Prabowo ada melibatkan kalangan pejabat.  Itu adalah hasil besar dari tangkapan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bentukan Presiden.

Dan, Prabowo mengakui dalam penambangan illegal itu ada keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri yang diduga membekingi.  Itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025 akhir tahun lalu.

“Dari TNI melaporkan ada ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi. Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi ini,” tegas Prabowo Waktu itu.

Prabowo sampai menekankan menekankan tidak boleh ada toleransi terhadap aparat yang justru menyalahgunakan kewenangan dengan melindungi praktik ilegal. 

“Kami sudah kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” ujar Prabowo.

“Kami tegakkan dan kami tidak peduli siapa-siapa yang ada di sini,” tegas Presiden.

Informasi yang diperoleh babelpos.id., pengusutan itu memang dilakukan, namun tidak di sini.  Hanya, untuk tingkat cukong di Babel, diserahkan ke Kejati Babel.

Dan, tekad Presiden untuk memberantas tambang illegal memang terus bergema.  Tak hanya di dalam negeri, tapi hingga ke forum internasional.

Pidato di Eropa, yaitu dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026, Prabowo Kembali menegaskan komitmen itu.  Ia mengakui masih banyak pengusaha rakus yang melanggar hukum di Indonesia.  Para pengusaha ini, kata Prabowo selalu merasa bisa membeli dan berkongkalikong dengan para pejabat.

"Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia," kata Prabowo.

Ia pun mendapatkan laporan bahwa jika para pengusaha rakus itu berusaha menyogoknya.

"Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mampu membeli pejabat," ungkapnya.