BPOM Temukan 91 Merek Kosmetik Ilegal

Reporter: Admin |

Editor: Jal |

Jumat , 21 Feb 2025 - 22:08

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 91 merek kosmetik ilegal yang sebagian besar merupakan produk impor berdasarkan hasil intensifikasi selama 10-18 Februari 2025.

"Pada hasil intensifikasi ini BPOM menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal berjumlah 91 merek," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar seperti diberitakan Antara, Jumat (11/1).

Ia menjelaskan dari 91 merek tersebut ditemukan 4.334 item dengan 205.133 produk kosmetik dengan nilai ekonomi sebesar lebih dari Rp31,7 miliar.

Taruna melanjutkan rincian kosmetik ilegal tersebut antara lain mengandung bahan dilarang, termasuk produk perawatan kulit atau skincare etiket biru yang tidak sesuai ketentuan, tanpa izin edar, cara penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan kosmetik, serta kosmetik kedaluwarsa.

Ia mengemukakan temuan kosmetik ilegal didominasi oleh produk impor dan produk kontrak yang didistribusikan serta dipromosikan lewat media online.

"Salah satu bentuk strategi pemberantasan yang dilakukan BPOM yakni dengan melaksanakan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial. Jadi, karena ini dipasarkan di media sosial, kita awasi dengan sangat ketat," ujar Taruna.

Selain itu dalam rangka memberantas kosmetik ilegal, kata dia, BPOM memutus mata rantai suplai mulai dari hulu hingga hilir dan analisa tren kosmetik ilegal, yang saat ini sebagian besar ditemukan impor dan dipasarkan di media sosial maupun media daring.

Dengan temuan produk yang didominasi oleh produk impor sebesar 60 persen, kata dia, nilai ekonomi dari hasil intensifikasi produk kosmetik tahun 2025 ini meningkat hingga 10 kali lebih lipat jika dibandingkan tahun 2024.

"Jadi mencapai 10 kali lipat dibandingkan kegiatan yang sama pada tahun 2024. Tahun 2024 kita cuma ada sekitar Rp3 miliaran selama intensifikasi, bukan yang spesial ya, kita lakukan intensif itu cuma sekitar Rp3 miliaran, sekitar Rp2 miliar lebih. Nah, tapi kali ini Rp31 miliar, meningkat 10 kali lipat," paparnya.

Taruna mengemukakan temuan nilai ekonomi dari produk kosmetik ilegal tersebut merupakan akibat tren dan motif baru di media sosial.

"Jadi ada perpaduan antara tren dan motif baru. Nah, tapi untuk kita sebagai lembaga negara tidak perlu kalah dengan mereka, kita harus serius. Jadi dengan efisiensi anggaran, BPOM masih bekerja keras," tuturnya.

BPOM juga mengungkap dua modus baru penyebaran kosmetik berbahaya dan ilegal tanpa izin edar yang selama ini dipasarkan pelaku melalui media sosial maupun daring.

"Ada produk yang tertulis nomor izin edar, tetapi bukan yang dikeluarkan BPOM, bukan pabrik tersebut yang membuat, tetapi pabrik lain yang ditiru produk kosmetiknya, kemudian dia distribusikan secara massal," kata Taruna Ikrar.

Taruna melanjutkan, modus kedua yakni mengelabui konsumen menggunakan etiket biru. Sebagian besar produk yang ilegal tersebut (60 persen) didominasi oleh produk-produk impor.

"Etiket biru, dia pakai tanpa izin edar (TIE), itu adalah bagian untuk mengelabui konsumen dan kita akan serius menindaknya," ujar dia.

Ia memaparkan, berdasarkan hasil temuan produk kosmetik ilegal dari hasil intensifikasi produk selama 10 hingga 18 Februari 2025, Kota Yogyakarta paling banyak nilai rupiahnya, yakni sebesar Rp11,2 miliar.

"Kemudian Jakarta sebesar Rp10,3 miliar, Bogor lebih dari Rp4,8 miliar, Palembang mencapai Rp1,7 miliar, dan Makassar Rp1,3 miliar," ucapnya.

Total nilai temuan yakni 91 merek yang sebagian besar merupakan produk impor, yang terdiri dari 4.334 item dengan 205.133 buah kosmetik dengan nilai ekonomi sebesar lebih dari Rp31,7 miliar.

Dari 91 merek tersebut, 17,4 persen mengandung bahan berbahaya, termasuk perawatan kulit atau skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan; 79,9 persen tanpa izin edar; 0,1 persen produk injeksi kecantikan; dan 2,6 persen kedaluwarsa.

Taruna menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan dan penindakan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk kepolisian.

"Kami memperhatikan apa yang terjadi di media sosial, meski dengan keterbatasan efisiensi anggaran, kita akan terus bekerja optimal," tuturnya.

Ia juga memaparkan, dari kasus yang telah ditemukan, empat di antaranya yakni di wilayah Bogor, Makassar, Manado, dan Rejang Lebong akan diproses projusticia karena ada indikasi pidana.

"Sedangkan kasus yang lain akan kami kenakan sanksi administratif berupa perintah penarikan, pemusnahan, pencabutan izin edar, dan penghentian sementara kegiatan," pungkasnya. (red)

bpom temukan 91 merek kosmetik ilegal                            jakarta - badan pengawas obat dan makanan (bpom) menemukan 91 merek kosmetik ilegal yang sebagian besar merupakan produk impor berdasarkan hasil intensifikasi selama 10-18 februari 2025."pada hasil intensifikasi ini bpom menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal berjumlah 91 merek," kata kepala bpom taruna ikrar seperti diberitakan antara, jumat (11/1).ia menjelaskan dari 91 merek tersebut ditemukan 4.334 item dengan 205.133 produk kosmetik dengan nilai ekonomi sebesar lebih dari rp31,7 miliar.taruna melanjutkan rincian kosmetik ilegal tersebut antara lain mengandung bahan dilarang, termasuk produk perawatan kulit atau skincare etiket biru yang tidak sesuai ketentuan, tanpa izin edar, cara penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan kosmetik, serta kosmetik kedaluwarsa.ia mengemukakan temuan kosmetik ilegal didominasi oleh produk impor dan produk kontrak yang didistribusikan serta dipromosikan lewat media online."salah satu bentuk strategi pemberantasan yang dilakukan bpom yakni dengan melaksanakan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial. jadi, karena ini dipasarkan di media sosial, kita awasi dengan sangat ketat," ujar taruna.selain itu dalam rangka memberantas kosmetik ilegal, kata dia, bpom memutus mata rantai suplai mulai dari hulu hingga hilir dan analisa tren kosmetik ilegal, yang saat ini sebagian besar ditemukan impor dan dipasarkan di media sosial maupun media daring.dengan temuan produk yang didominasi oleh produk impor sebesar 60 persen, kata dia, nilai ekonomi dari hasil intensifikasi produk kosmetik tahun 2025 ini meningkat hingga 10 kali lebih lipat jika dibandingkan tahun 2024."jadi mencapai 10 kali lipat dibandingkan kegiatan yang sama pada tahun 2024. tahun 2024 kita cuma ada sekitar rp3 miliaran selama intensifikasi, bukan yang spesial ya, kita lakukan intensif itu cuma sekitar rp3 miliaran, sekitar rp2 miliar lebih. nah, tapi kali ini rp31 miliar, meningkat 10 kali lipat," paparnya.taruna mengemukakan temuan nilai ekonomi dari produk kosmetik ilegal tersebut merupakan akibat tren dan motif baru di media sosial."jadi ada perpaduan antara tren dan motif baru. nah, tapi untuk kita sebagai lembaga negara tidak perlu kalah dengan mereka, kita harus serius. jadi dengan efisiensi anggaran, bpom masih bekerja keras," tuturnya.bpom juga mengungkap dua modus baru penyebaran kosmetik berbahaya dan ilegal tanpa izin edar yang selama ini dipasarkan pelaku melalui media sosial maupun daring."ada produk yang tertulis nomor izin edar, tetapi bukan yang dikeluarkan bpom, bukan pabrik tersebut yang membuat, tetapi pabrik lain yang ditiru produk kosmetiknya, kemudian dia distribusikan secara massal," kata taruna ikrar. taruna melanjutkan, modus kedua yakni mengelabui konsumen menggunakan etiket biru. sebagian besar produk yang ilegal tersebut (60 persen) didominasi oleh produk-produk impor."etiket biru, dia pakai tanpa izin edar (tie), itu adalah bagian untuk mengelabui konsumen dan kita akan serius menindaknya," ujar dia.ia memaparkan, berdasarkan hasil temuan produk kosmetik ilegal dari hasil intensifikasi produk selama 10 hingga 18 februari 2025, kota yogyakarta paling banyak nilai rupiahnya, yakni sebesar rp11,2 miliar."kemudian jakarta sebesar rp10,3 miliar, bogor lebih dari rp4,8 miliar, palembang mencapai rp1,7 miliar, dan makassar rp1,3 miliar," ucapnya.total nilai temuan yakni 91 merek yang sebagian besar merupakan produk impor, yang terdiri dari 4.334 item dengan 205.133 buah kosmetik dengan nilai ekonomi sebesar lebih dari rp31,7 miliar.dari 91 merek tersebut, 17,4 persen mengandung bahan berbahaya, termasuk perawatan kulit atau skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan; 79,9 persen tanpa izin edar; 0,1 persen produk injeksi kecantikan; dan 2,6 persen kedaluwarsa.taruna menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan dan penindakan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk kepolisian."kami memperhatikan apa yang terjadi di media sosial, meski dengan keterbatasan efisiensi anggaran, kita akan terus bekerja optimal," tuturnya.ia juga memaparkan, dari kasus yang telah ditemukan, empat di antaranya yakni di wilayah bogor, makassar, manado, dan rejang lebong akan diproses projusticia karena ada indikasi pidana."sedangkan kasus yang lain akan kami kenakan sanksi administratif berupa perintah penarikan, pemusnahan, pencabutan izin edar, dan penghentian sementara kegiatan," pungkasnya. (red)

Tag

Share