Ribuan Peserta PBI JKN di Basel Terdampak Penonaktifan Pusat

Reporter: Ilham |

Editor: Aprianto |

Jumat , 27 Feb 2026 - 20:43

Ribuan Peserta PBI JKN di Basel Terdampak Penonaktifan Pusat.-Ilham BABEL POS-

TOBOALI - Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DSPPPA) Bangka Selatan (Basel) menyebutkan ribuan masyarakat Basel terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Diketahui, PBI JKN ini merupakan program BPJS Kesehatan yang ditujukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, di mana iuran bulanannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN. Namun, sejak ada penonaktifan jutaan kepesertaan PBI JKN oleh pusat, ribuan warga Basel juga terdampak.

Hal ini juga disampaikan oleh PLT DSPPPA Basel Nasrullah, bahwa sejak adanya penonaktifan peserta penerima bantuan kesehatan PBI JKN secara nasional, berdampak juga bagi warga Basel. "Akibat penonaktifan tersebut, sebanyak 3.863 warga Basel menjadi non aktif bantuan dari APBN tersebut," teranganya, Jum'at (27/02).

Kendati demikian, dampak penonaktifan tersebut tidak terlalu signifikan terhadap cakupan pelayanan kesehatan di wilayah Basel. Pemerintah daerah memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota kepesertaan PBI JKN pada Januari 2026 sebanyak 2.197 peserta. Usulan tersebut disetujui, sehingga sejak Januari hingga Februari kuota PBI JKN di Basel mencapai 35.232 orang.

"Kendati ada penonaktifan, tetapi layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan. Serta Pemda juga telah mengusulkan penambahan kuota kepesertaan PBI JKN pada Januari sebanyak 2.197 peserta," terangnya.

Sementara itu, pengalihan peserta PBI JKN ke dalam skema bantuan pemerintah daerah yang aktif tercatat sebanyak 3.527 orang. Adapun daftar tunggu PBI yang telah diusulkan mencapai 24.297 orang.

Pemerintah daerah akan terus melakukan pembaruan data serta koordinasi lintas sektor agar masyarakat yang layak menerima bantuan jaminan kesehatan tetap dapat terakomodasi dengan baik, meskipun di tengah penyesuaian data PBI JKN secara nasional. "Pemda tetap akan mencari solusi tersebut dan juga terkait pelayanan kesehatan untuk masyarakat masih berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya. (im)

ribuan peserta pbi jkn di basel terdampak penonaktifan pusat                             toboali - dinas sosial pemberdayaan  perlindungan perempuan dan anak (dspppa) bangka selatan (basel) menyebutkan ribuan masyarakat basel terdampak penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (pbi jkn). diketahui, pbi jkn ini merupakan program bpjs kesehatan yang ditujukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, di mana iuran bulanannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui apbn. namun, sejak ada penonaktifan jutaan  kepesertaan pbi jkn oleh pusat, ribuan warga basel juga terdampak.
hal ini juga disampaikan oleh plt dspppa basel nasrullah, bahwa sejak adanya penonaktifan peserta penerima bantuan kesehatan pbi jkn secara nasional, berdampak juga bagi warga basel.  "akibat penonaktifan tersebut, sebanyak 3.863 warga basel menjadi non aktif bantuan dari apbn tersebut," teranganya, jum'at (27/02). 
kendati demikian, dampak penonaktifan tersebut tidak terlalu signifikan terhadap cakupan pelayanan kesehatan di wilayah basel. pemerintah daerah memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota kepesertaan pbi jkn pada januari 2026 sebanyak 2.197 peserta. usulan tersebut disetujui, sehingga sejak januari hingga februari kuota pbi jkn di basel  mencapai 35.232 orang.
"kendati ada penonaktifan, tetapi layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan. serta pemda juga telah mengusulkan penambahan kuota kepesertaan pbi jkn pada januari sebanyak 2.197 peserta," terangnya. 
sementara itu, pengalihan peserta pbi jkn ke dalam skema bantuan pemerintah daerah yang aktif tercatat sebanyak 3.527 orang. adapun daftar tunggu pbi yang telah diusulkan mencapai 24.297 orang.
pemerintah daerah akan terus melakukan pembaruan data serta koordinasi lintas sektor agar masyarakat yang layak menerima bantuan jaminan kesehatan tetap dapat terakomodasi dengan baik, meskipun di tengah penyesuaian data pbi jkn secara nasional. "pemda tetap akan mencari solusi tersebut dan juga terkait pelayanan kesehatan untuk masyarakat masih berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya. (im)

Tag

Share