KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil langkah cepat dalam menangani dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang juga mencakup data milik sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo.
-------------
MENTERI Kominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pihaknya langsung merespons arahan dari Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan mitigasi terhadap insiden tersebut.
Menurut Budi Arie, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada 18 September 2024, meminta klarifikasi mengenai dugaan kebocoran data pribadi tersebut.
“Sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan peraturan perundangan, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi,” ujar Budi Arie.
BACA JUGA:Bjorka Bocorkan 6 Juta Data NPWP
Hingga saat ini, proses klarifikasi masih berlangsung, termasuk upaya mitigasi yang dilakukan untuk melindungi 6 juta data NPWP yang bocor. Mitigasi ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian RI untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Selain surat klarifikasi, Kominfo juga bekerjasama dengan BSSN dan Kepolisian RI untuk memastikan langkah-langkah mitigasi dan investigasi dapat dilakukan dengan baik.
“Di saat bersamaan, upaya mitigasi dan tindaklanjut terus dijalankan bersama dengan BSSN dan Kepolisian RI,” kata Budi Arie.
Koordinasi antara berbagai lembaga ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab kebocoran, serta mengurangi potensi kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik data, terutama jika data tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sah.
Presiden Jokowi sendiri telah memberikan arahan kepada Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk segera mengambil tindakan mitigasi atas kebocoran data NPWP ini.
Presiden menekankan pentingnya menangani permasalahan ini dengan serius, mengingat keamanan data pribadi adalah prioritas bagi pemerintah.
“Saya sudah memerintahkan Kemkominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya,” ujar Jokowi saat diwawancarai di Boyolali, Jawa Tengah, pada 19 September 2024.
Jokowi juga menambahkan bahwa insiden kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara lain di dunia.
BACA JUGA:Data Pegawai Bocor, BKPSDMD Babel Lakukan Tracking