SUNGAILIAT - Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyatakan sikap tidak menyetujui dan tidak sepakat adanya rasionalisasi anggaran terhadap pemangkasan atau pemotongan gaji tenaga honorer. Hal ini terkait kebijakan yang dilakukan baru-baru ini di Kabupaten Bangka.
"Saya menilai dengan adanya rasionalisasi anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan ASN maupun honorer dan akan berimbas pada kinerja mereka. Ini juga akan berdampak pada perekonomian secara umum di Kabupaten Bangka," kata ketua Fraksi PDIP Kabupaten Bangka, Jumadi, kepada wartawan, Sabtu (7/9).
Fraksi PDI menilai, pemotongan gaji honorer dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemkab Bangka mestinya disikapi dengan lebih maksimal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pihaknya melihat, berdasarkan data didapat di semester dua di tahun ini baru 30 persen realisasi PAD Kabupaten Bangka.
"Dari capaian tersebut maka kami memandang PJ Bupati, Tim TAPD, dan OPD teknis tidak serius dalam meningkatkan PAD Pemkab Bangka tahun 2024. Kami minta PJ Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD teknis terkait," pintanya.
Atas kondisi yang ada, pihaknya meminta adanya laporan mingguan dari Pemkab Bangka terkait realisasi PAD. Agar nantinya mengetahui kendala yang dihadapi dalam optimalisasi PAD.
Selain itu, ia mendorong adanya database yang jelas terkait jumlah non ASN BKN. Sebab, ada temuan lain soal data yang tidak sesuai antara kondisi di lapangan dengan data BKSDM Bangka dan data Setda Bangka. "Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, memberi waktu sampai akhir September untuk menyiapkan validasi data terkait jumlah non ASN. Untuk saat ini, kami jelas menolak dan tidak sepakat rasionalisasi pemotongan gaji honor dan TPP ASN," tutupnya.
Sebelumnya Fraksi Gerindra-PAN DPRD Bangka juga tegas menolak menandatangani APBD-P (Perubahan) tahun 2024.
M Taufik Koriyanto, juru bicara pandangan akhir Fraksi Gerindra-PAN dalam sidang rapat paripurna DPRD Bangka Sabtu (7/9/2024), mengatakan Fraksi Gerindra-PAN menilai sejak awal pihak TAPD tidak pernah menyampaikan secara detail berapa sesungguhnya proyeksi APBD-P tersebut kepada Banggar DPRD Kabupaten Bangka, sehingga apa yang dibahas dan disetujui antara TAPD dan Banggar DPRD berbeda.
Salah satunya soal kesepakatan tidak ada pemotongan TPP ASN dan gaji honorer yang selalu dibahas setiap rapat. Namun kenyataannya tetap dipotong. (trh)