JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa partainya tak mempermasalahkan ketika kadernya reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan ecara tegas oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
"Kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDIP perjuangan, kan PDIP perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
"Kongres kami mengamanatkan untuk mengawal pemerintahan ini sampai 2024. Atas ketaatan kamilah terhadap konstitusi untuk menjaga konstitusi kami, maka kami menerima pergantian Pak Yasonna dan/atau Bapak Arifin Tasrief," imbuihnya.
Said Abudllah menyebutkan bahwa partainya mengembalikan kepada Presiden apabila sewaktu-waktu menteri yang berasal dari PDIP diganti.
"Di dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, kita diatur oleh konstitusi. Maka ketika seorang presiden melakukan pergantian menteri, itu adalah memang hak sepenuhnya prerogatif presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet dengan melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik, yakni Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham); Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM; serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).(ant)
Berikutnya Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan; serta Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.