KABAR penggantian Pertalite dengan Pertamax Green pada Agustus 2024 di seluruh SPBU Pertamina kembali naik ke permukaan.
------------------
WACANA ini juga seakan didukung oleh tindakan Pertamina yang juga memutuskan untuk membatasi penjualan bensin Pertalite.
Pertamax Green 95 atau Pertamax Hijau sendiri digadang-gadang sebagai BBM pengganti Pertalite yang lebih ramah lingkungan.
Pertamax Green 95 sendiri nantinya akan mengandung bioetanol atau bahan bakar etanol, yang disinyalir akan mengurangi karbon.
Namun menurut Pengamat energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi, campuran kedua bahan tersebut dinilai masih belum cukup untuk berkontribusi dalam mengurangi pemakaian karbon.
BACA JUGA:Per 1 Juli Besok, Pemerintah Pastikan Pertalite dan Solar Tidak Naik
"Masih pakai energi fosil, kalau pakai etanol atau sawit semuanya itu baru memberikan dampak kepada lingkungan," ujar Fahmy dalam keterangan tertulis resminya, Rabu 10 Juli 2024.
Selain itu menurut anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman, BBM Pertalite tidak serta merta bisa dihapus begitu saja. Menurutnya, perlu adanya persiapan yang matang untuk mengganti Pertalite dengan jenis BBM yang lebih ramah lingkungan.
"Kita tunggu saja selanjutnya kabar dari Pemerintah," ujar Saleh dalam keterangannya pada Jumat 24 Mei 2024 lalu.
Sementara itu menurut Juru bicara PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Taufiq Kurniawan, pihaknya saat ini juga memutuskan untuk membatasi produksi Pertamax Green 95.
BACA JUGA:Pertamina Jawab Isu Pertalite Dihapus, Pertalite Masih Disalurkan
Dalam keterangannya, Taufiq mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kemungkinan konsumsi 96 ribu kiloliter per-tahun, yang berarti Pertamina harus menyiapkan 4.800 sampai 5.000 kiloliter etanol per-tahun untuk memproduksi Pertamax Green 95.
Selain itu, Taufiq melanjutkan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima perintah dari Pertamina Pusat untuk menghapus penjualan BBM Pertalite.
"Masih belum ada instruksi apapun, baik dari Pemerintah maupun Pusat," ujar Taufiq.***