KORANBABELPOS.ID.- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi wilayah Sumatera di Batam, Kepulauan Riau.
Tujuan rencana Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT), dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menerangkan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi ini adalah yang kelima kalinya di tahun 2024.
"Alhamdulillah, responnya sangat baik dari Pemerintah Provinsi yang hadir di Rakor ini. Untuk Pulau Sumatera sudah ada 3 Provinsi yang menandatangani PKS, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Kita harapkan dalam waktu dekat, Provinsi lainnya akan segera menyusul untuk menandatangani PKS dengan BPH Migas," tuturnya.
BACA JUGA:Pastikan Penyaluran BBM Subsidi Berjalan Maksimal
Erika menambahkan, setelah Rakor di Batam ini, Rakor bersama Pemerintah Provinsi selanjutnya akan dilaksanakan di Sorong, Papua Barat.
Dalam waktu dekat, sudah ada Pemerintah Provinsi yang direncanakan menandatangani PKS dengan BPH Migas, yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya dan Provinsi Jambi.
"Tentunya dengan PKS ini diharapkan penyaluran JBT dan JBKP semakin lebih tepat sasaran," harap Erika.***