Di Depan Pendemo, Pj Gubernur Akui Sudah Tertibkan ratusan Ponton Tambang Ilegal di Beriga

Selanjutnya, pemerintah segera mengevaluasi seluruh izin-izin penambangan yang sudah ada, tata kelola penambangan yang menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

"Kami meminta pemerintah mengevaluasi izin-izin tambang ini yang merusak lingkungan dan praktik-praktik korupsi segara dievaluasi dan dicabut," katanya.

Ia menyatakan tuntutan terakhir pemerintah harus mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan di pesisir dan laut.

"Kami juga meminta pemerintah mencabut izin HTI di Bangka Barat yang mengupasi tanah-tanah rakyat di daerah itu," katanya.***