KORANBABELPOS.ID, PANKALPNANG - Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selelatan (Sulsel) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemrov) Babel segera keluarkan kebijakan alternatif untuk pera tenaga honorer. Kebijakan tersebut adalah agar para honorer bisa bekerja kembali.
Selain itu IKAMI juga mempertanyakan transparansi status tenaga Honorer nondatabase di lingkungan Provinsi Bangka Belitung.
"Kami IKAMI Sulsel Cabang Bangka Belitung meminta kejelasan dari pihak Pemprov Babel terkhususnya kepada OPD BKPSDM yang bertanggung jawab atas data seluruh pegawai ASN maupun pegawai honorer di Babel yang hingga saat ini belum ada transparansi data yang jelas soal tenaga hononer yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran," kata Ketua IKAMI Sulsel Cabang Babel, Muhammad Tahir, Selasa 11 Maret 2025.
BACA JUGA:Pemkab Bangka Perpanjang Kontrak Honorer Non Database
Tahir mengatakan bahwa berdasarkan data yang mereka himpun dari pemberitaan yang muat bahwa jumlah tenaga honorer yang diumumkan berbeda berada.
"Pada Januari lalu ada sekitar 200 tenaga honorer, kemudian di bulan Februari 189 tenaga honorer dan kemarin tanggal 11 maret dikatakan BKPSDM ada 150 tenaga honorer masih dirumahkan dan tidak bisa lagi dipekerjakan karena tidak masuk database," kata Tahir.
Untuk itu, lanut Tahir, IKAMI Sulsel Cabang Babel meminta Pemprov Babel memberikan alternatif lain seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yang masih dapat memperkerjakan tenaga honorer ini dengan skema yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya kira Pemrov Babel bisa memberikan skema alternatif," tukasnya.
BACA JUGA:46 Honorer di Bangka Tengah Diberhentikan
Selain itu, Muhammad Tahir mengenai honorer yang belum terdata, pihaknya akan membuka posko pengaduan agar para tenaga honorer ini terdata dan akan diperjuangkan.
Dengan demikian, Muhammad Tahir pun berharap persoalan tenaga honorer non database ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kegaduhan yang berlebihan.
"Di bulan suci Ramadan ini, kita berharap perkara tenaga honorer ini bisa segera selesai dengan bijak tanpa ada yang dirugikan dan penting bisa kembali bekerja agar bisa melanjutkan kelangsungan hidup para tenaga honorer sebab ini menyangkut hajat orang banyak maka semestinya disegerakan diselesaikan dan untuk kabupaten lainnya juga demikian jangan sampai menimbulkan kegaduhan di bulan yang berkah ini," pungkasnya. **
BACA JUGA:Kelenturan Kebijakan Seleksi PPPK 2024, Honorer Jangan Dikorbankan