KORANBABELPOS.ID.- Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Politeknik Manufaktur (Polman) Negeri Bangka Belitung (Babel), menuntut pemerintah merealisasikan hak pembayaran kinerja (Tukin) tahun 2025 yang merupakan kompensasi penghasilan atau benefit tambahan di luar gaji pokok
Tuntutan tukin ratusan dosen ASN di lembaga pendidikan tinggi profesional itu diserukan melalui Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi), di Sungailiat, Jumat.
Koordinator Adaksi Polman Babel, Dr. Sukanto, M.Eng., mengatakan selama lima tahun terakhir, dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek tidak mendapatkan tunjangan kinerja.
"Hak kami selalu dikecualikan, padahal aturan pelaksanaan teknis pembayaran sudah tertuang jelas dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2020," tegasnya.
Menurut dia situasi ini menciptakan ketimpangan antara dosen ASN Kemdiktisaintek dan instansi lain yang telah menerima tunjangan serupa.
"Kami hanya ingin diperlakukan setara. Tunjangan ini adalah bentuk penghargaan atas kerja keras kami dalam mencetak generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Dosen Jurusan Informatika dan Bisnis, Riki Afriansyah, mengungkapkan bahwa persoalan ini telah menjadi topik diskusi panjang di kalangan akademisi. Kesejahteraan dosen sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi. Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah," ujar Riki.
Ungkapan serupa dikatakan Dosen Jurusan Teknik Mesin Dr. Ilham Ary Wahyudie, M.T., kinerja luar biasa dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seharusnya diimbangi dengan apresiasi berupa tunjangan kinerja.
"Bagaimana mungkin Take Home Pay (THP) rekan dosen CPNS di bawah UMR bisa mencukupi kebutuhan, apalagi yang merantau," ujarnya.
Dosen muda seperti Muhammad Hizbul Wathan, M.Kom., yang belum memiliki sertifikasi dosen (Serdos), mengatakan pentingnya tunjangan kinerja karena sangat berarti baginya.
"Ini bukan sekadar soal uang, tetapi pengakuan atas kontribusi kami dalam dunia pendidikan,” katanya.
Muhammad Hizbul menyebut perlu transparansi dalam pemberian tunjangan.
"Kami hanya ingin apa yang sudah diatur dalam regulasi diterapkan dengan adil," jelas dia.
Menurutnya, para dosen optimis bahwa dialog yang konstruktif dengan pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini.
"Sikap kami bukan hanya untuk kami, tetapi juga demi masa depan pendidikan Indonesia," tegasnya.***