KORANBABELPOS.ID, PANGKALPINANG - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep.Babel) Sugito beserta Forkopimda mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Air Anyir, Gardu Induk Bangka dan Pusat Pengendalian Kelistrikan Pulau Bangka sehubungan dengan penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak 2024 di Kep.Babel, Selasa(26/11/2024).
Kunjungan Pj Gubernur Sugito untuk memastikan semua sistem kelistrikan dalam kondisi prima agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan sukses dan lancar tanpa kendala.
“Saya berharap tanggal 27 November 2024 Pilkada dapat berjalan lancar tanpa ada kendala apapun, agar semua pihak dapat mendukung suksesnya pesta demokrasi di Kepulaun Bangka Belitung", ungkap Sugito.
BACA JUGA:Pj Gubernur Sugito Pastikan Babel Siap Gelar Pilkada
Kesiapan ini ditandai dengan langkah siaga kelistrikan yang melibatkan personel, peralatan pendukung, serta koordinasi dengan pihak terkait guna menjamin keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung selama pesta demokrasi berlangsung.
General Manager PLN UIW Bangka Belitung, Dini Sulistyawati, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa seluruh infrastruktur kelistrikan telah siap mendukung jalannya Pilkada, baik pada hari pencoblosan maupun selama proses rekapitulasi suara.
“Kami juga telah menyiagakan berbagai perangkat pendukung, termasuk 12 unit genset, 6 Unit Gardu Bergerak (UGB), 3 Unit Kabel Bergerak (UKB), serta Uninterruptible Power Supply (UPS). Semua personel dan peralatan ini standby selama 24 jam untuk mengantisipasi kebutuhan darurat yang mungkin timbul", jelasnya.
BACA JUGA:Pj Gubernur Babel Berikan Penghargaan Guru Berprestasi
Dini menambahkan bahwa PLN UIW Kepulauan Bangka Belitung telah mengaktifkan status siaga kelistrikan sejak 24 hingga 30 November 2024. Sebanyak 62 posko siaga dengan dukungan 670 personel telah disiapkan di berbagai titik vital, termasuk lokasi-lokasi penyelenggaraan Pilkada.
Sebagai informasi, Ia juga mengatakan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota, aparat keamanan, serta stakeholder lainnya guna memastikan kelancaran proses Pilkada.